Fraksi PKS Tolak RUU Omnimbus Law, Ini Alasannya

IN
Oleh inilahcom
Senin 05 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law karena banyak norma aturan yang dibuat masih bertentangan dengan norma konsitusi.

"Fraksi PKS menolak RUU omnibus law sebagai UU yang menggunakan pendekatan singkronisasi dan harmonisasi seharusnya metanarasinya sesuai dengan norma dalam konsitusi UUD 1945. Sedangkan ini tidak! Masih banyak pasal-pasal yang masih bertentangan dengan norma itu," kata Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Senin (5/10/2020).

Ada dua Fraksi yang menolak, yaitu PKS dan Demokrat. Beleid Omnibus Law tersebut selanjutnya akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 8 Oktober pekan depan.

"Seharusnya substansi Omnibus Law harus memiliki koherensi dengan tujuan penciptaan lapangan kerja dan pemajuan UMKM, Omnibus Law tidak boleh bertentangan dengan norma Konstitusi. Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang," ujar Mardani.

Hal lain yang Ia kritik yaitu praktik yaitu masih adanya "menyusupkan" pasal-pasal tidak populer atau pasal-pasal yang mengandung kepentingan tertentu. "Dari awal Proses pembahasan RUU ini secepat kilat, ada dugaan penyisipan pasal-pasal yang pesanan. Dan berhatap publik tidak menyadari bahwa pasal tersebut ada, namun di saat bersamaan menyisipkan ketentuan yang justru merugikan rakyat," kata Mardani.

RUU Omibus law dinilai masih perlu banyak lagi ditinjau pasal per pasalnya karena terdiri dari banyak UU yang akan diubah sekaligus serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia.

"Diperlukan kecermatan dalam pembahasannya dan pertimbangan yang mendalam dari aspek formil dan materiil agar sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama," ujar Mardani.

Fraksi PKS cukup mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha yang apabila dijalankan secara konsisten dan konsekuen berpotensi memangkas dan menekan biaya berusaha di Indonesia.

"Kita apresiasi beberapa masukan substansi yang kami mencabut pembahasan sejumlah UU seperti UU Pers, UU klaster Pendidikan dan UU Kebidanan. Namun, Kami Fraksi PKS menolak UU ini di sahkan menjadi UU karena alasan masih banyak pasal RUU Omnibus law yang bertentangan dengan metanarasi UUD kita," pungkasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA