Instruksikan Demo, SP PLN Tolak UU Cipta Kerja

IN
Oleh inilahcom
Selasa 06 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - RUU Cipta Kerja (Omnisbus Law) akhirnya diketok palu DPR menjadi undang-8ndangn pada Senin (5/10/2020). Kalangan buruh menolak karena dianggap akan merugikan hak-hak pekerja.

Apalagi dengan dihapuskannya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang diganti dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) dinilai akan memberi dampak pada Upah Pekerja yang lebih rendah. Apalagi dengan kewenangan Jangka Waktu kontrak yang diberikan kepada Pengusaha memberi potensi status kontrak pekerja abadi dan sewaktu-waktu dapat di PHK oleh pihak pemberi kerja.

Setelah melalui pembahasan Rapat Pimpinan (RAPIM) Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) pada Jumat (2/10/2020), dan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) SP PLN pada Senin (5/10/2020), maka Ketua Umum SP PLN, M Abrar Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Bintoro Suryo Sudibyo, menyatakan sikap menolak. "SP PLN Menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Siap Mendukung Upaya Hukum untuk Membatalkannya Melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi," kata Abrar dalam keterangan resmi, Selasa (6/10/2020)

DPP SP PLN telah menginstruksikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dari Tanah Aceh sampai Tanah Papua baik Pengurus maupun Anggota untuk melaksanakan Instruksi Organisasi diantaranya :

Pertama, melakukan Doa Bersama untuk Kepentingan para Pekerja seluruh Indonesia agar UU Cipta Karya (Omnibus Law) tersebut segera dibatalkan. Kedua, memasang Spanduk Penolakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) diseluruh kantor atau unit kerja PT PLN (Persero) dari Tanah Aceh sampai Tanah Papua.
Ketiga, melaksanakan aksi turun ke jalan bersama elemen-elemen serikat pekerja atau buruh maupun organisasi masyarakat yang perduli dengan hak-hak pekerja Indonesia. Himbauan melakukan aksi turun ke jalan dilakukan secara perwakilan per zona, atau wilayah bagi pengurus atau anggota yang bisa ikut berpartisipasi dengan membawa atribut-atribut organisasi SP PLN. Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di masing-masing daerah dan melalui koordinasi dengan DPP SP PLN, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mentaati prosedur atau protocoler kesehatan pencegahan penularan wabah Covid-19.

Keempat, mendukung dan ikut serta dengan berbagai elemen Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan elemen masyarakat lainnya untuk dilakukannya uji materiil atau Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Terkait dengan rencana mogok nasional, kata Abrar, SP PLN menilai, belum saatnya untuk menginstruksikan hal tersebut. Meski, SP PLN punya dasar untuk melaksanakan mogok kerja dikarenakan terhentinya perundingan PKB antara SP PLN dengan Direksi PLN sejak bulan September 2016.

Meskipun begitu, kata dia, SP PLN tetap berkomitmen untuk mendukung Aksi Penolakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) tersebut selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dan untuk itu SP PLN telah menunjuk Wakil Sekjend II Parsahatan Siregar sebagai PIC atau Koordinator yang bertanggung jawab mengkoordinir semua kegiatan yang akan dilakukan oleh SP PLN dalam rangka Menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law)," ujar Abrar di Sekretariat DPP SP PLN di Kantor PLN Pusat, Jakarta yang didampingi Bintoro selaku Sekjen dan pengurus lainnya.

Abrar menambahkan, SP PLN akan segera berkoordinasi dengan beberapa elemen serikat pekerja/buruh lainnya maupun dengan federasi serikat pekerja yang ada guna bersama-sama menyiapkan upaya hukum untuk melakukan uji materil atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

"SP PLN yakin bahwa hal tersebut akan membuahkan hasil selama semua pihak saling mendukung untuk melakukan upaya tersebut dan diiringi dengan doa dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya para pekerja/buruh beserta keluarganya," paparnya.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA