Najwa Dipolisikan Relawan Jokowi

Jimly : begini dibiarkan bisa rusak kebebasan

IN
Oleh inilahcom
Rabu 07 Oktober 2020
share
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mengkritisi sejumlah orang yang mengatasnamakan Relawan Jokowi Bersatu (RJB) melaporkan presenter Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya.


"Kalau kbiasaan bgini dibiarkan, bs rusak khdpan brbngs, kebebasan brpndapat, kerukunan brsms & bhkan keadilan dihacurkn," tulis akun Twitter @JimlyAs, dikutip Rabu (7/10/2020).

Jimly menyayangkan adanya pelaporan tersebut. Apabila ditindaklanjuti maka, bakal berpotensi merusak hukum itu sendiri.

"Apa kpentingan hkm orang bgini utk mngatasnamakan sikap pejabat? Kalau dilayani mrusak hkm & ke depan msti dievaluasi agar yg begini bs dipidana penjeraan," tandasnya.


Diketahui, sejumlah orang yang mengatasnamakan sukarelawan pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam Relawan Jokowi Bersatu (RJB) melaporkan presenter Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya.

Musababnya, Najwa lewat program Mata Najwa di salah satu stasiun TV dianggap melecehkan presiden dengan mewawancarai kursi kosong untuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Purtanto..

"Wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden. Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ujar Silvia kepada wartawan di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Selasa (6/10).

Silvia juga menilai Najwa telah membuat preseden buruk pada profesi wartawan."Melakukan wawancara kosong kepada narasumber dan itu memberikan preseden buruk kepada wartawan sendiri dan pada akhirnya kami memutuskan untuk membuat laporan kepada polisi," ujar Silvia.

Selain ke SPKT Polda Metro Jaya, politikus berlatar belakang pengacara itu juga mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya untuk membuat laporan lain. Dugaan pelanggaran atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

"Cyberbullying, karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi. Parodi itu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara khususnya menteri," tandasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA