KPK Segera Temui MA Bahas 'Sunat' Hukuman Koruptor

IN
Oleh inilahcom
Rabu 07 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk bertemu Mahkamah Agung (MA) membahas fenomena atau tren pengurangan masa hukuman terpidana perkara korupsi melalui putusan PK.

Sejak 2019 hingga saat ini terdapat 23 terpidana korupsi yang mendapat pengurangan masa hukuman melalui putusan PK MA. Sementara saat ini terdapat lebih dari 35 bahkan mencapai 50 terpidana yang mengajukan PK dan belum diputus MA.

"KPK menghormati independensi itu tetapi kami kemudian berencana, pimpinan KPK akan menghadap kepada MA untuk membicarakan ini," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Ghufron mengatakan, PK merupakan hak yang diberikan kepada terpidana dan ahli warisnya untuk mencari keadilan. Untuk itu, pertemuan dengan MA bertujuan menjaga marwah PK agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Sekali lagi supaya marwah lembaga PK atas putusan yang sudah inkrah yang harapannya untuk menjunjung tinggi keadilan baik bagi tersangka maupun bagi masyarakat luas itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan mencari pemotongan putusan, apalagi kemudian trennya sudah semakin tampak," kata Ghufron.

Ghufron mengatakan, dari 23 putusan PK yang mengurangi hukuman terpidana korupsi, 12 di antaranya merupakan putusan yang sudah inkrah di pengadilan tingkat pertama. Dikatakan, sistem hukum di Indonesia menganut sistem kontinental. Dengan demikian, kasus per kasus yang diadili di persidangan memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan tidak terkait dengan kasus lainnya.

Namun, kata Ghufron, saat ini KPK mengamati adanya tren 22 putusan PK MA yang mengurangi hukuman terpidana korupsi. Untuk itu, KPK menduga adanya modus para terpidana untuk mendapat pengurangan hukuman melalui PK. Sebagian koruptor itu mulanya menerima putusan pengadilan dengan tidak mengajukan banding atau kasasi hingga berkekuatan hukum tetap. Namun, setelah menjalani hukuman langsung mengajukan PK.

"Kami kemudian mencermati bahwa ini seakan-akan menjadi strategi baru bagi para koruptor itu untuk kemudian menerima dan kemudian tidak berproses upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi tetapi menunggu sampai inkrah dilalui dulu beberapa bulan kemudian mengajukan PK," ungkapnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA