Inilah Catatan Hitam Program Bansos Era Jokowi

IN
Oleh inilahcom
Kamis 08 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Pertanian, Khudori mengingatkan pemerintah untuk menghitung ulang jumlah rakyat miskin penerima program bantuan sosial (bansos) di daerah.

Tentunya, kata Khudori, melibatkan seluruh kepala daerah. Karena, saat ini, banyak kepala daerah yang ketakutan saat mendistribuskan bansos. Lantaran jumlah rakyat yang rentan miskin di Indonesia, cukup tinggi. Sehingga, ketika pandemi COVID-19 menyebar ke Indonesia, kaum rentan itu turun kelas menjadi rakyat miskin.

"Misalnya, Bupati Garut, Rudy Setiawan menyebut sejumlah desa tidak mau menyalurkan dana BLT (Rp600 ribu), karena danya tidak cukup. Kalau dibagikan pasti terjadi konflik, mengundang protes dari yang tidak kebagian. Desa maunya jangan Rp600 ribu namun Rp200 ribu tapi kebagian semua. Tapi itu kan melanggar aturan," papar Khudori dalam webinar yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) bertajuk Kebijakan dan Implementasi Bantuan Sosial, Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Selanjutnya Khudori memberikqan sejumlah cacatan hitam terkait program bansos yang digelar Kementerian sosial. Misalnya, minimnya sosialisasi di daerah, prosedur verifikasi yang tak lazim, target perluasan keluarga penerima manfaat (KPM) banyak yang belum tepat. "adalagi masalah terkait penerima program belum valid dan penyaluran bantuan KPM perluasan, sangat lambat. Penyesuaian bantuan PKH belum sepenuhnya memberikan manfaat," ungkapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung mengklaim bahwa pemerintah hadir dalam membantu masyarakat terdampak COVID-19. Khusus program Jaring Pengaman Sosial, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan dana super jumbo pada tahun ini, yakni Rp110 triliun.

Dana tersebut, kata Andi, dialokasikan untuk beragam program. Mulai program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta PKM senilai Rp8,3 triliun; bantuan sembako Jabodetabek Rp3,4 triliun; Program semabko untuk 20 juta KPM Rp15,5 triliun, Bansos untuk 9 juta KPM Rp16,2 triliun; insentif perumahan sebanyak 175 ribu unit senilai Rp1,5 triliun.

"Cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistik senilai Rp25 triliun, kartu pra kerja Rp10 triliun, PLN Rp3,5 triliun, program JPS lainnya Rp6,6 triliun dan penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan COVID-19 senilai Rp20 triliun," ungkapnya.

Selain itu, kata dia, Kemensos meminta kepala daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk tidak menunda penyaluran bansos karena khawatir penyalahgunaan.

Staf Ahli Kementerian Sosial Andi Z.A Dulung mengungkap permintaan tersebut disampaikan langsung ke sejumlah kepala daerah di Jawa Barat yang rencananya akan menunda penyaluran bansos tahap keempat.

"Kasihan orang yang lapar ini lah kalau ada tahun-tahun (Pilkada) seperti itu. Aduh. Begitu lah kalau kami menghadapi persoalan di lapangan, pemilihan kepala desa juga persoalan itu lebih terlokalisir lagi," ujar Andi.

Diakui, penyaluran bansos, acapkali tersendat karena tertundanya launching bantuan dari Bupati/Walikota/Gubernur. Launching itu lah yang bisa jadi celah penyalahgunaan bansos dalam Pilkada di daerah.

"Seringkali barang sudah siap di lapangan. Tapi tidak boleh mulai dibagikan ke masyarakat kalau tidak dilaunching oleh kepala daerah. Ini kan sudah sangat sangat fatal sebetulnya, mereka tidak berani kalau Bupati/Walikota tidak setuju," ucap Andi.

Ke depan, lanjutnya, penyaluran akan tetap dilakukan tanpa perlu adanya launching dari kepala daerah. Launching bantuan sosial, jika dibutuhkan, bisa tetap dilakukan setelah Pilkada selesai. "Kemarin sudah telepon Bupati dan Walikota supaya berjalan. Jangan sampai tersandera bantuan itu karena Pilkada," tuturnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA