Proyek TPPI Tuban Terbengkalai, Ahok Dituding

IN
Oleh inilahcom
Jumat 09 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Rencana pengembangan kilang TPPI, Tuban guna merealisasikan kemandirian energi menemui banyak sandungan rintangan.

Diduga, ada rencana yang bertujuan untuk membatalkan proyek tersebut. Alhasil, Indonesia akan terus bergantung kepada impor minyak dan gas bumi (migas).

Proyek Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dinilai bisa membangkitkan perekonomian Indonesia. Alasannya, jika kilang TPPI beroperasi maka akan memberikan efek ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional. Termasuk itu tadi, mengurangi importasi migas menuju kemandirian energi di tanah air.

Adib Miftahul, Pengamat Kebijakan Publik menilai, proyek pembangunan pabrik petrokimia TPPI bisa menciptakan kemandirian energi bangsa. Untuk itu, proyek TPPI perlu dukungan banyak pihak. Tak terkecuali jajaran Komisaris PT Pertamina (persero), selaku induk usaha PT TPPI.

Namun kini, proyek TPPI berpotensi terhambat. Hal ini terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang membentuk satuan tugas (satgas) investasi proyek TPPI.

Satgas ini dibentuk dengan alasan untuk menseatle-kan strategic partner dan proses tendernya. Namun, langkah Ahok ini berpotensi membatalkan pelaksanaan proyek kilang TPPI. Hal ini akan melahirkan kerugian negara dalm jumlah besar, dan menguntungkan bagi pihak tertentu yang menginginkan Indonesia terus impor migas. Padahal, lanjut Adib, sesuai intruksi Presiden Jokowi, proyek kilang TPPI di Tuban harus segera rampung dalam kurun waktu 3 tahun guna menekan impor migas.

Tim Satgas ini dibentuk tidak lama setelah isu kecurangan tim tender TPPI mencuat ke publik. Di mana isu tersebut diduga sengaja dihembuskan oleh oknum-oknum yang ingin proyek TPPI batal. Merekalah yang menginginkan Indonesia tetap impor migas.

Padahal, faktanya tender TPPI digelar secara terbuka dan clear. Didampingi Tim Jamintel, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Adib menilai, lakukan saja audit terhadap proses tender TPPI. Langkah ini jauh lebih baik ketimbang mengeluarkan kebijakan yang mengarah kepada pembatalan proyeknya. "Jika Ahok tidak percaya dengan kinerja tendernya, ya lakukan saja audit. Itu jauh lebih baik ketimbang membatalkan proyeknya. Ingat, proses tendernya diawasi banyak badan negara. Artinya, Ahok tidak percaya kepada kinerja badan-badan tersebu," pungkasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA