Polemik Omnibus Law Ciptaker

Boni Hargens Singgung Bandar Demo

IN
Oleh inilahcom
Senin 12 Oktober 2020
share
Gelombang aksi massa menolak UU Omnibus Ciptaker di Jakarta

INILAHCOM, Jakarta - Berdasarkan investigasi independen yang dilakukan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) sebelum Aksi 8 Oktober 2020 sampai hari ini, ditemukan ada indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok pemain di balik gelombang aksi penolakan UU Omnibus Ciptaker.

"Secara garis besar, ada dua kelompok yang terlibat dalam aksi 8/10 tersebut dan yang juga akan bergabung dalam aksi lanjutan 13 Oktober 2020 dan aksi-aksi yang akan datang," kata Direktur LPI, Boni Hargens, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (12/10/2020).

Pertama, kata Boni, kelompok buruh dan para aktivis yang ideologis ingin memperjuangan kepentingan buruh.

Mereka benar-benar mempersoakan pasal-pasal yang menurut mereka berpotensi multitafsir sehingga dalam perumusan peraturan pemerintah (PP) nanti ada potensi kepentingan buruh dikorbankan. Kelompok tipe ini tentu penting untuk diterima sebagai kritik dan saran untuk evaluasi dalam konteks judicial review jika itu dinilai perlu.

"Kedua yaitu massa yang dimobilisir oleh oknum dari partai politik oposisi dan dari kelompok antipemerintah yang selama ini memainkan peran sebagai oposisi jalanan. Massa ini datang dari berbagai latar belakang. Ada yang massa partai, massa ormas, dan bahkan ada kelompok pengacau yang biasa di kenal sebagai kaum "anarko" ungkap Boni.


Menurut Boni, yang juga Pakar Politik Lulusan Universitas Walden Amerika Serikat ini, massa tipe kedua inilah yang kemarin dalam aksi (8/10/2920) terlibat dalam aksi anarkisme, pengrusakan fasilitas umum, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan dari kepolisian.

"Kami tidak mempunyai otoritas untuk membeberkan identitas dari para penyumbang dana dalam aksi ini karena itu wilayah hukum yang menjadi yurisdiksi kepolisian. Namun, apa yang dikatakan pemerintah melalui beberapa tokoh di pemerintahan, sungguh benar bahwa ada bandar yang mendanai aksi 8/10 dan aksi-aksi lanjutannya," tuturnya.


Boni menambahkan, ada kelompok lain atau oposisi jalanan, yang juga berkepentingan untuk menaikkan posisi tawar dalam rangka persiapan pilpres 2024. Jadi, ada banyak aktor yang bermain dalam aksi ini tetapi sebagian besar tidak memikirkan kemaslahatan buruh, tetapi sekedar menjadikan isu buruh sebagai pintu masuk untuk menyerang pemerintah.

"Maka tidak mengejutkan sebetulnya ketika ada temuan di lapangan bahwa banyak peserta aksi tidak memahami pasal2 dalam UU Ciptaker yang menjadi alasan aksi itu ada. Mereka hanyalah massa mengambang yang dimobilisasi untuk menyerang pemerintah. Kelompok ini yang secara pragmatis direkrut dan dimobilisasi untuk terlibat dalam aksi anarkis," tutupnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA