Bangun Gedung Langgar Aturan, PT PAU Bantah Begini

IN
Oleh inilahcom
Selasa 13 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Terkait kabar pembangunan gedung perkantoran PT Prima Artha Utama (PAU) di Cakung, Jakarta Timur melanggar aturan, buru-buru dibantah.

Dalam rilis kepada wartawan, Senin (12/10/2020), Nur Fitriana Bagian Legal PT PAU menegaskan bahwa proses pembangunan gedung milik PAU< telah sesuai dengan aturan. "Kami telah menempuh prosedur pembangunan gedung yang benar dan selayaknya. Bahkan, dari awal pembelian lahan pun, semua sudah diperiksa dengan seksama ," ujar Nur Fitriana.

Terkait Surat Keputusan Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, nomor 01/-1.785.51, tertanggal 6 Mei 2020, dia mengatakan, PAU hanya dihubungi secara lisan. "Kami belum menerima copy surat yang dimaksud," tuturnya.

Sementara itu, Iwan Humas PT PAU menegaskan, sejauh ini pembangunan gedung yang akan dijadikan kantor PT PAU tersebut tetap berjalan dan dalam waktu dekat sudah rampung. Di mana PT PAU membeli lahan dari ahli waris Saut bin Perin. Hal tersebut dibenarkan Aji Suharto, Kuasa Hukum ahli waris Saut bin Perin. "Tanah tersebut dibeli PT PAU pada 2018 dari ahli waris Saut bin Perin. Pihak perusahaan sudah mengecek dokumen keabsahan tanah tersebut ke BPN dan tidak ada masalah. Maka, terjadilah peralihan hak," ujar Aji.

Diakuinya, ada sengketa antara ahli waris Saut bin Perin dengan Judi Djohari. "Sekitar tahun 1980-an, ada pemekaran wilayah dari Bekasi ke Jakarta Timur. Lantaran tanah tersebut kena pemekaran, jadi masuk ke wilayah Jakarta Timur. Maka diurus kembali surat-suratnya yang tadinya memang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM). Berubahlah SHM menjadi nomor 32/Cakung Timur atas nama Saut bin Perin," kisah Aji.

Seiring waktu, ahli waris Saut bin Perin mendapati sertifikat tanahnya telah terbelah menjadi 3, masing-masing bernomor SHM 33, 34, dan 35 dan telah dijual. "Kami tidak tahu siapa yang 'membelah' SHM tersebut karena namanya berbeda-beda," lanjut Aji. Tak terima, maka digugatlah di PN Jakarta Timur, dan sudah dibatalkan ketiga sertifikat tersebut.

Rupanya, tambah Aji, oleh pembeli yang tidak diketahui, ketiga sertifikat itu telah dijaminkan ke Bank Bapindo Batam. Karena tidak sanggup membayar kredit, akhirnya dilakukan lelang, dibantu oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Judi Djohari menjadi pemenangnya.

"Ketiga sertifikat tersebut sudah batal demi hukum atas dasar putusan PN Jaktim," tukas Aji. Oleh BPN, sudah diminta agar Judi Djohari menyerahkan ketiga sertifikat tersebut, namun hingga kini tak kunjung diberikan.

Pada akhirnya, lanjut Aji, Judi Djohari menggugat sana-sini. Namun, lanjutnya, setelah dicek di BPN, ternyata tidak ada SHM nomor 33, 34, dan 35. "Yang kami beli sertifikat nomor 32 dan sekarang sudah dibalik nama," tambahnya.

Lantaran bidang tanahnya begitu luas, oleh ahli waris Saut bin Perin, SHM 32 dipisah menjadi 2, yakni SHM 4417/Cakung Timur, seluas 3.653 meter persegi dan SHGB No. 5977/Cakung Timur. Selanjutnya, di lahan seluas 4.241 meter-persegi itu, dibangun gedung milik PT PAU.

Terkait tudingan menyalahi aturan IMB oleh Renita Girsang Kuasa Hukum Judi Djohari, Aji beranggapan, tidak boleh pembekuan dilakukan dengan alasan sedang digugat. Itu hanya boleh dilakukan jika ada pelanggaran.

Saat ini, PT PAU tengah menggugat keputusan Mahkamah Agung (MA) berupa Peninjauan Kembali (PK) nomor 47 PK/PDT/2016 di PN Jaktim. Selain itu, pihak PT PAU juga menggugat risalah lelang yang memenangkan Judi Djohari di tempat yang sama. Dijelaskan pula, pihaknya telah membuat laporan polisi terkait penggunaan surat (sertifikat) yang tidak benar di Polres Jaktim. Sayangnya, sudah 4 tahun, laporan tersebut stagnan. Pun belum di SP3 hingga kini. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA