Ini Alasan Permohonan Pho Kiong Layak Ditolak

IN
Oleh inilahcom
Rabu 14 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta- Sidang permohonan penunjukan auditor perusahaan burung walet dengan Pho Kiong sebagai pemohon dan PT Fortune Nestindo Sukses (FNS) sebagai termohon dengan nomor register 458/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.


Sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Tumpanuli Marbun ini berjalan singkat yang mengagendakan penyerahan berkas kesimpulan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, pembacaan hasil kesimpulan belum dibacakan atau belum diputuskan oleh majelis hakim. Rencananya, hasil putusan akan dibacakan pada minggu depan.


"Hasil kesimpulan oleh kedua belah pihak ini akan diputuskan minggu depan," ujar Hakim Tumpanuli Marbun kepada kedua belah pihak, Rabu (14/10/2020).


Persidangan yang digelar di ruang Mudjono ini hanya dihadiri oleh para Advokat Master Trust Law Firm sebagai kuasa pemohon yang dipimpin Alvin Lim, sedangkan dari termohon dihadiri C. Suhadi sebagai kuasanya.


Pho Kiong sebagai Direktur Utama sejak Februari 2016 hingga Februari 2020 di perusahaan tersebut tak nampak hadir di persidangan.


Dalam berkas kesimpulan yang diterima wartawan menyebutkan, Pho Kiong menggugat hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 10 Agustus 2020. Awalnya, Pho Kiong meminta kepada Dewan Direksi PT FNS untuk segera melakukan audit sebagaimana telah disepakati dalam RUPS LB tanggal 16 Juli 2020.


Permintaan pemohon pun telah ditanggapi termohon dengan memutuskan akan melakukan RUPS LB pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan agenda menunjuk auditor perusahaan.


Dalam RUPS LB itu pemohon hadir diwakili oleh Alvin Lim sebagai kuasanya. Kemudian ditunjuklah auditor PT FNS dari akuntan publik. Namun, dalam RUPS itu Alvin Lim meminta data keuangan perusahaan sejak berdirinya perusahaan sampai dengan 30 Juli 2020 dan pada 10 Agustus tersebut Alvin juga menyampaikan surat No. 085/SOM/MT. VIII/2020 perihal Somasi Final yang isinya meminta data keuangan.


Suhadi mengatakan, permohonan pemeriksaan Perseroan yang diajukan pemohon patut ditolak karena pemohon tidak dapat membuktikan telah memperoleh surat persetujuan tertulis dari organ perseroan.


"Apalagi termohon tidak memiliki data keuangan perusahaan dan hasil audit belum keluar," tutur Kuasa Hukum PT FNS Suhadi, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).


Menurut Suhadi, dalam pasal 75 UU No. 40/2007 menyebutkan, RUPS merupakan keputusan tertinggi di sebuah perusahaan. Hasil RUPS luar biasa itu jelasnya, harus dipenuhi semua pihak karena kedudukannya yang tertinggi di perusahaan.


"Kalau ada yang mengingkari, itulah yang disebut perbuatan melawan hukum dan itu pemohon yang harus dikatakan melakukan PMH," tandas Suhadi.


Atas dasar itulah Suhadi selaku termohon memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjatuhkan putusan diantaranya: Mengabulkan eksepsi temohon dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.


Kemudian, dalam pokok perkara ini termohon meminta majelis hakim agar menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pemohon bukan pemohon yang beritikad baik dan membebankan pemohon membayar biaya perkara.


"Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya," tutupnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA