Nurhasanah Ditahan KPK Gegara Korupsi

IN
Oleh inilahcom
Kamis 15 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2019, Nurhasanah (NHS).

Nurhasanah ditahan terkait kasus dugaan korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota dewan."Setelah memeriksa saksi dengan jumlah 59 orang, KPK kembali melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka yakni NHS," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Jakarta, Rabu (14/10).

Nurhasanah akan ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 2 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Kavling K4 Gedung Merah Putih KPK.

Nurhasanah merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap kepada DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019. KPK sebelumnya telah menetapkan 13 anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 sebagai tersangka dalam kasus serupa pada 30 Januari 2020 lalu.

Para tersangka diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp 377,5 juta sampai dengan Rp 777,5 juta dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Dia mengatakan, uang tersebut diberikan untuk beberapa kegiatan seperti persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD.

Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD, pengesahan APBD provinsi Sumut tahun anggaran 2014 dan 2015 hingga penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015 lalu.

Penetapan 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut ini sebagai tersangka merupakan tahap keempat. Dalam proses penyidikan perkara ini, telah dilakukan penyitaan uang pengembalian para tersangka dan saksi total sekitar Rp 3,7 miliar.

Sebelumnya, KPK juga telah memproses 50 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014-2019. Lima puluh orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA