Polisi Endus Kasus Tanah Lain oleh Benny Tabalujan

IN
Oleh inilahcom
Jumat 16 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Benny Simon Tabalujan atau Benny Tabalujan sudah dijadikan tersangka oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Kawasan Cakung Barat.

Rupanya Benny Tabalujan yang berprofesi sebagai dosen di Melbourne Business School, University of Melbourne Australia diduga bukan hanya terlibat dalam satu kasus. Polisi menduga kuat ada beberapa kasus permainan tanah lain yang melibatkan Benny. Hanya saja, kasus ini belum dilaporkan.

"Kami menduga tersangka ini ada sejumlah kasus lain di Jakarta," kata Kanit V Subdit 2 Harta Benda (Harda) Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Ipik Gandamanah.

Dia menduga, modus yang dilakukan Benny Tabalujan sama dengan kasus yang kini sedang diusut Polda Metro Jaya. Yang berbeda cuma bendera nama perusahaan yang melakukan aksi manipulasinya.

"Modus operandi yang dilakukan sama. Yang berbeda cuma bendera nama perusahaan yang melakukan aksi manipulasinya," kata dia.

Benny Tabalujan belum pernah sekalipun memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan. Bahkan penyidik sudah menjadikan Senior Fellow (Melbourne Law Masters) dari Melbourne Business School, University of Melbourne ini masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Sudah menerbitkan status DPO bagi Benny dan sedang pengurusan red notice melalui Interpol untuk membawa Benny dari Australia," kata dia.

Nama Benny Tabalujan mungkin terdengar asing. Tapi jangan pandang sebelah mata sepak terjangnya dalam kasus tanah di ibu kota negeri ini. Pemalsuan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik tanah demi mendapat puluhan hingga ratusan hektare sudah biasa dilakoni Benny.

Namun saat ini Benny Tabalujan menetap di Australia. Dia memegang pasport bernomor P476797. Di negeri kanguru, Benny juga menjadi pendeta di salah satu gereja di sana.

Dalam menjalankan aksinya, Benny Tabalujan dibantu oleh beberapa orang. Mulai dari eksekutor seperti Achmad Djufri dan Mardani. Termasuk oknum petugas juru ukur di kantor BPN Jakarta Timur, Paryoto. Saat ini Achmad Djufri dan Paryoto masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan Mardani telah meninggal dunia.

Informasi yang dikumpulkan dari penegak hukum, kasus-kasus manipulasi surat tanah yang dilakukan Benny Tabalujan ada juga di Cakung Barat, Ujung Menteng, Cakung Timur hingga sejumlah kawasan di Jakarta. Modus operandi yang dilakukan sama cuma beda-beda bendera nama perusahaan.

Masih dari informasi penegak hukum, perusahaan yang digunakan Benny Tabalujan mulai dari PT Salve Veritate, PT Pactum Serva, PT Sapere Aude dan PT Sigma Dharma Utama.

Contohnya Edy Kartono., pemilik tanah di Jalan Cakung Cilincing, Cakung Timur seluas 8.150 meter. Edy membeli tanah tersebut dari ahli waris Haji Dirham, Hj Icih dengan bukti surat girik C No 2163. BPN Jakarta Timur tertanggal 31 Desember 2013, sudah menerbitkan surat kalau tanah itu belum ada status kepemilikan atas orang lain. Surat BPN itu diteken Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Timur, Lukman Hakim.

"Ada banyak bangunan semi permanen seperti tempat karoeke, panti pijat, cafe dan tambal ban. Tapi saya sudah minta tolong supaya bisa dibersihkan," kata Edy Kartono kepada sejumlah media beberapa waktu lalu.

Setelah bersih dari bangunan liar, Edy Kartono merapihkan tanah, membuat pagar dan menempatkan orang untuk menjaga kawasan itu. Edy akhirnya menjadikan lahan parkir sejumlah container miliknya.

Gangguan dari keluarga Tabalujan mulai muncul. Melalui bendera PT Pactum Serva, keluarga Tabalujan tiba-tiba mengakui tanah tersebut milik mereka merujuk pada 6 SHGB. Hj Icih sudah melaporkan kasus ini juga kepada Polres Jaktim pada 2014 silam.

Polres Jaktim sudah meminta penjelasan kepada kantor pelayanan pajak daerah Cakung untuk bisa diusut merujuk pada data base Sistem Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Hasilnya, Kantor unit pajak daerah Cakung menjelaskan klaim tanah dari PT Pactum Serva berbeda dengan milik Hj Icih yang sudah dijual ke Edy Kartono.

"Berdasarkan hasil verifikasi lapangan No 44/-1.722/LHP/P2/2015 tanggal 26 Februari 2015 ditemukan bahwa lokasi berdasarkan NOP memang berbeda yaitu NOP 31.72.060.005.006.0685.0 berupa tanah kosong yang diigunakan sebagai pool truk container. Sedangkan NOP 31.72.060.005.005.018.0753.0 hanya berupa tanah kosong," tulis Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung, Muhammad Nur Ganefiah.

Kasus yang lain juga menimpa Haji Abdul Halim pemilik tanah 7,7 hektare dengan modus operandi yang sama namun Benny Tabalujanmenggunakannama PT. Salve Veritate dengan pelaku di lapangan orang yang sama dengan kasus Edy Kartono.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA