Kalau Omnibus Law Ciptaker Untuk Rakyat Kenapa....

IN
Oleh inilahcom
Rabu 21 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, mempertanyakan kalau benar Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk rakyat, mengapa rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga 16 tahun tidak kunjung dibahas.

Kalau juga benar Undang-undang omnibus Law Cipta kerja untuk rakyat, lanjut dia mengapa RUU Masyarakat adat 10 tahun tidak kunjung juga disahkan. Hal ini disampaikan Asfinawati dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) bertajuk 'Setahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Pandemi sampai Demonstrasi' di tvOne Selasa 20 Oktober 2020.

"Saya mencatat data YLBHI Januari hingga Agustus 2020 saja minimal ada 79 kasus agraria dan di dalamnya juga ada kriminalisasi masyarakat adat," ujar Asfinawati.

Dia menekankan mengapa masyarakat adat yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, dan betul-betul mempertahankan kearifan lokal hanya karena mengambil satu atau dua ranting di tanah mereka yang kemudian dicuri oleh korporasi asing dikriminalisasi.

"Mengapa undang-undang omnibus law dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah DPR tidak menyasar pada hal-hal seperti itu. Tetapi memberikan royalti 0%, apa yang didapatkan Indonesia dengan royalti 0% karena akan diatur dengan peraturan pemerintah. Pemerintah bisa diganti peraturan pemerintah pun dengan mudah bisa diganti," tandasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA