Korban Investasi KSP SB Melapor ke Polda Jabar

IN
Oleh inilahcom
Rabu 21 Oktober 2020
share
Advokat sekaligus pendiri Master Trust Law, Natalia Rusli dan tim kuasa hukum korban usai melapor di Polda Jawa Barat.

INILAHCOM, Bandung- Korban dugaan penipuan investasi bodong melaporkan pengurus dan direktur Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Mapolda Jabar, Selasa (20/10/2020).

Sejumlah korban yang mengaku kecewa karena dana simpanan yang telah disetor tidak bisa dicairkan datang bersama Natalia Rusli dan Bryan Roberto Mahulae dari Master Trust Law Firm yang ditunjuk menjadi kuasa hukum para korban.

Kepada wartawan, Natalia Rusli menerangkan, laporan dibuat sehubungan dengan adanya produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang diterbitkan oleh KSP SB dengan iming-iming. "Para korban ini ditawarkan sebuah investasi berbentuk simpanan berjangka oleh para terlapor, dengan iming-iming keuntungan berupa imbal hasil pasti yang berkisar antara 10-15 persen per tahun," kata Natalia Rusli didampingi kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Karena Iming-iming bunga yang tinggi, kata Natalia, membuat para nasabah tergiur. Para korban pun menyetorkan dana hingga mencapai total Rp8,4 miliar rupiah ke rekening milik KSP SB, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima. "(Di sertifikat) itu tercantum nilai nominalnya, bunganya, lengkap dengan klausula perihal jatuh temponya," ucap Natalia didampingi Bryan Roberto Mahulae.

Tapi ternyata, lanjut Natalia, pembayaran imbal hasil tersebut tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. "Jangankan mau ambil dana simpanan pokok, bunganya pun tidak dibayarkan oleh para terlapor. Sehingga kami menduga ada unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan di dalam perkara ini," katanya.

Terlapor dalam kasus ini adalah IS selaku Pengurus, VN selaku Direktur, SB selaku Ketua Pengawas dan NH selaku Bendahara dengan tuduhan Pasal 372 juncto pasal 378 KUHP, pasal 46 UU Perbankan, serta pasal 3, 4, dan 5 UU tindak pidana pencucian Uang dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun.

Masih terkait masalah tersebut, Bryan Roberto menambahkan bahwa pihaknya telah melayangkan peringatan melalui Somasi kepada pihak KSP SB, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan. "Hal ini patut diduga sebagai bentuk itikad tidak baik dari para terlapor, karenanya kami berharap aparat penegak hukum akan menindak tegas dan menangkap oknum-oknum yang telah merugikan masyarakat di dalam perkara ini,'' serunya.

Terkait dengan proses PKPU KSB saat ini, Bryan Roberto menyebut bahwa upaya hukum dilakukan karena ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terlapor. "Kami juga melihat adanya dugaan pengumpulan nasabah atau anggota oleh KSB untuk digiring ke PKPU dan jika melihat Proposal Perdamaian yang telah diajukan sangat menciderai nurani masyarakat yang tidak sesuai dengan perjanjian awal saat dana ditempatkan oleh nasabah yang menempatkan dananya," papar Bryan Roberto.

Karena itu pula, Natalia Rusli menimpali sekaligus menghimbau masyarakat yang mengalami atau yang telah menjadi korban investasi bodong agar berani melapor dan menempuh upaya hukum supaya ada efek jera.

"Kami akan terus mengawal kasus ini hingga yang bersangkutan dijebloskan ke dalam Penjara. Siapa pun yang merugikan masyarakat dengan cara-cara melawan hukum harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar ada efek jera, sehingga tujuan pemidanaan bisa tercapai. Jangan sampai selesai kasus yang ini, ternyata besoknya ada lagi. Kasian masyarakat yang jadi korban," tegas Natalia Rusli.

Natalia berharap masyarakat yang mengalami persoalan hukum, khususnya terkait masalah penanganan perkara investasi bodong agar berani melapor ke Posko Pengaduan Investasi Bodong di Hotline Pengaduan 0818-899-800 dan Pengaduan@mastertrustlawfirm.com.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA