Pemerintahan Jokowi Diminta Segera Tuntaskan ini

IN
Oleh inilahcom
Rabu 21 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komnas HAM mendorong pemerintahan era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin segera tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

"Saya kira kami semua tidak ingin pemerintahan Jokowi tidak meninggalkan legasi apapun soal penyelesaian pelanggaran HAM berat. Masih ada cukup waktu empat tahun untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat," ujar Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers daring "Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM Pemerintahan Joko Widodo - KH. Ma'aruf Amin" di Jakarta, Rabu (21/10/2020).


Sementara itu, Komisioner Mediasi Komnas HAM Hairansyah menambahkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat penting segera dilakukan untuk menunjukkan adanya proses penanganan yang baik serta tanggung jawab negara.

Hairansyah mengaku khawatir apabila kasus pelanggaran HAM tidak diselesaikan akan terjadi pengulangan kasus sehingga pelanggaran HAM semakin banyak terjadi.

"Tidak hanya soal pelanggaran HAM yang beratnya saja, tetapi tentu pelanggaran HAM yang lain. Tentu ketika ada kasus HAM yang tidak diselesaikan maka seolah-olah melanggengkan impunitas di tingkat pelaku," tutur Hairansyah.

Ada pun kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini masih stagnan adalah peristiwa 1965, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa Trisakti-Semanggi 1998, penculikan aktivis 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, tragedi Semanggi II 1999 serta kasus Wasior dan Wamena 2001-2003. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA