Ada Tujuan Mulia di Balik Sub Holding Pertamina

IN
Oleh inilahcom
Jumat 23 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Rencana PT Pertamina (Persero) melakukan restrukturisasi dengan membentuk subholding semata-mata untuk efisiensi dan mempercepat pengembangan bisnis baru.

Hal ini menjawab penolakan dari sebagian pihak, termasuk Pusat Analisa Anggaran atau Center for Budget Analysis (CBA) yang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Dengan adanya restrukturisasi salah satunya dengan membentuk subholding maka progress akan lebih efektif dan masif. Serta Pertamina bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan sehingga harapan untuk bisa tumbuh bisa tercapai," ungkap SPV Corporate Communication & Investor Relation Pertamina, Agus Suprijanto dalam webinar Sub Holding Pertamina Melanggar Hukum, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Menurut dia, salah satu alasan Pertamina melakukan restrukturisasi adalah adanya mega trend global ini. Data menunjukan pada tahun 2035 akan ada kenaikan penggunaan energi hingga 15 kali lipat, diperlukan inovasi dan transformasi untuk pemanfaan gas agar tetap survive, dalam ketenagalistrikan akan ada kelebihan suplai dari energi baru terbarukan dan dunia akan masuk ke digital transformation. "Mega trend global menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan perubahan organisasi dengan membentuk sub holding," jelas Agus.

Dari aspek hukum, Agus menyatakan implementasi holding dan sub holding pada saat transisi pandemic telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta tidak melanggar UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. "Pada saat dilaksanakannya restrukturisasi nantinya akan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku," jelasnya.

Ia meyakini, apa yang telah dilakukan Pertamina tidak melanggar hukum karena belum adanya pengalihan atas saham dan atau aset secara hukum serta tidak memenuhi terjadinya aksi korporasi sebagaimana didefisinikan UU PT.

Sementara itu, Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tidak ada hukum ataupun konstitusi yang dilanggar dalam pembentukan subholding ini. Bahkan, Yusril menilai gugatan atas pembentukan subholding ini prematur. Sebab, subholding ini sendiri menurut Yusril prosesnya masih berjalan dan belum final. Sehingga belum bisa untuk digugat. "Menurut saya belum final. Memang sudah ada tahapan-tahapan dilalui tapi belum sampai akhir. Sehingga di pengadilan ada gugatan terhadap hal ini. Ya gugatan itu terlalu prematur. Karena belum sampai ke tahap yang bisa digugat, karena ini masih proses yang berjalan," kata Yusril.

Yusril menjelaskan, kebijakan pembentukan holding dan subholding ini telah dilakukan sejak lama, bahan sejak zaman orde baru. Antara lain dilakukan pada PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk yang kesemuanya bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan. "Pembentukan holding dan subholding terhadap BUMN ini dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 33 UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen," papar Yusril.

Yusril menyebutkan, pasal 1 UU 19/2003 tentang BUMN yang berbunyi, "Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan," ucapnya. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA