PT DKI Kabulkan Banding KPK Atas Yul Dirga

IN
Oleh inilahcom
Minggu 25 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan upaya hukum banding jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Yul Dirga.

Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) 3 Jakarta itu tetap dihukum enam tahun dan enam bulan penjara sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yul Dirga oleh dengan pidana penjara selama enam tahun enam bulan dan denda sejumlah Rp 300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Minggu (25/10/2020).

Selain itu, Yul Dirga juga dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar USD 18.425 (ditambah sejumlah USD 14.400 dan ditambah sejumlah Rp. 50.000.000. Uang pengganti itu selambat-lambatnya harus dibayarkan setelah satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jika dalam jangka waktu tersebut Yul Dirga tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama satu tahun.

Putusan banding ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan hakim anggota yakni, Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Jeldi Ramadhan dan Anthon R Saragih. Putusan ini sama seperti putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman enam tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Majelis Hakim meyakini, Yul Dirga terbukti bersama-sama menerima suap sebesar USD34.625 atau Rp 493 juta dan Rp 25 juta dari Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim dan Chief Financial Officer Wearnes Automotive PTE LTD Katherine Tan Foong Ching.

Perbuatan itu dilakukan bersama tim pemeriksa pajak KPP PMA 3 Jakarta, yakni Hadi Sutrisno selaku supervisor, Jumari selaku ketua tim, dan Muhammad Naim Fahmi selaku anggota.

Kendati demikian, dam menjatuhkan putusan pada pengadilan tingkat pertama hakim anggota Joko Subagyo sempat mengajukan dissenting opinion atau berbeda pendapat.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA