Atasi Pengangguran, DPR Minta UU Cipker Didukung

IN
Oleh inilahcom
Senin 26 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo bilang, UU Omnibus Law Cipta Kerja (Cipker) tak hanya menguntungkan investor, tenaga kerja juga dimuliakan.

Sebab, kata Firman, kala pandemi Covid-19, Indonesia mengalami dampak buruk di sektor ekonomi. Ribuan orang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan yang tutup, jumlahnya terus bertambah. Sehingga, UU Cipta Kerja mampu untuk menjawab permasalahan tersebut. "UU ini sangat urgent dalam menghadapi ekonomi global di tambah pandemi Covid-19 sekarang ini. Ini menjadi persoalan tersendiri. Ini menjadi efek domino ke nasional kita," ujar Firman kepada wartawan, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, UU Cipta Kerja akan membuka lapangan pekerjaan dalam um;ah besar. Lantaran, pemilik modal semakin mudah membangun jejaring bisnis di tanah air. Identik dengan pembukaan lapangan kerja. "Ini yang menjadi dasar utama kita. Ini menjadi sebuah kebutuhan hukum di mana untuk lapangan kerja bisa diciptakan ketika kita juga bisa menarik investasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri," katanya.

Firman mengatakan, jika tidak ada terobosan mengenai UU Cipta Kerja ini. Maka Indonesia akan kalah dengan negara-negara lainnya. "Di negara manapun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak melakukan maka kita akan ketinggalan di negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan sebagainya," katanya.

"Oleh karena itu kemarin adanya salah seorang anggota parlemen Malaysia berteriak-teriak tentang Omnibus Law karena mereka khawatir kalau nanti Indonesia lebih maju Malaysia akan tertinggal jauh," tambahnya.

Menurut Firman, setiap tahun, terdapat 2,9 juta angkatan kerja baru. Di sisi lain, terdapat 3,5 juta orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Belum lagi jumlah pengangguran saat ini, sudah mencapai 6,9 juta orang. "Kalau tidak ada investasi bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja. Indonesia penduduknya jumlahnya besar dan negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Ya rakyatnya mau kerja di mana?. Logika berpikirnya kita bawa ke situ," ungkapnya.

Adanya UU Cipta Kerja tersebut juga membuat perizinan semakin mudah. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak perlu berbelit-belit dalam mengurus perizinan usaha.

Sehingga adanya UU Cipta Kerja ini adalah menderhanakan regulasi yang berbeli-belit. Itulah pemerintah hadir bagi masyarakat dengan adanya UU tersebut. "Kita sudah over regulasi kita dan harus ada penyederhanaan. Ini terobosan yang pertama kali kita lakukan. Jadi ini memang sebuah keberanian untuk metode Omnibus Law ini," ungkapnya.

Adanya UU Cipta Kerja ini bukan hanya menguntungkan pengusaha. Tetap ikut membantu meningkatkan perekonomian nasional. "Kan begini negara bisa tegak ketika ekonominya kuat. Kalau ekonominya terpuruk maka negara ikut terpuruk. Jadi nantinya akan ada penerimaan lapangan kerja terbesar dari perusahaan yang kecil menengah dan yang besar," tuturnya.

Firman menyebut, masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja sebenarnya tidak melihat secara utuh mengenai Omnibus Law tersebut. Sehingga langkah pemerintah memang sudah tepat adanya UU Cipta Kerja ini. "Jangan negara itu disetir oleh kelompok-kelompok itu. Ini negara. Kalau bahasa premannya, memang siapa elu," pungkasnya. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA