Eks DPRD Bandung Dihukum 6 Tahun Penjara

IN
Oleh inilahcom
Senin 26 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Angota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar.

Tomtom yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung bersama-sama koleganya sesama anggota DPRD Kota Bandung saat itu, Kadar Slamet terbukti bersalah atas perkara korupsi pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup atau ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung.

"Menyatakan Terdakwa I, Tomtom Dabbul Qomar dan Terdakwa II Kadar Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Majelis Hakim Benny Eko Supriyadi saat membacakan amar putusan terhadap Tomtom.

Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Tomtom berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 5,1 miliar. Jika dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayarkan, Jaksa akan menyita harta benda Tomtom dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti.

"Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama dua tahun," katanya.

Sementara, terhadap Kadar Slamet yang juga menjadi terdakwa perkara ini dijatuhi hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan.

Namun, pidana tambahan berupa kewajiban uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Kadar Slamet lebih berat ketimbang Tomtom. Kadar diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 9,29 miliar dalam jangka waktu sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dibayarkan, Jaksa akan menyita harta benda Kadar dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti."Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama satu tahun," katanya.

Setelah mendengar putusan Majelis Hakim, Tomtom dan Kadar selaku terdakwa maupun Jaksa Penuntut KPK memutuskan untuk pikir-pikir.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA