UU Cipker Mudahkan Bikin Perusahaan dan Koperasi

IN
Oleh inilahcom
Selasa 27 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Tak mungkin pemerintah dan DPR menyusun UU Omnibus Law Cipta Kerja (Cipker) dengan tujuan jelek. Pastilan untuk kepentingan rakyat banyak, salah satunya kemudahan usaha.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Guspardi Gaus menegaskan, UU Cipta Kerja punya tujuan sangat baik, menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, salah satu yang sangat berpihak kepada masyarakat adalah kemudahan mendirikan usaha.

Selama ini, kata Guspardi, masyarakat banyak mengeluhkan berbelitnya birokrasi ketika mengurus izin usaha. Masalah ini menjadi concern utama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat pelantikan menjadi Kepala Negara, Jokowi menyatakan tekad memangkas aturan yang menyulitkan perizinan usaha.

Semangat itu, kata dia, yang kemudian diwujudkan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Tujuan Omnibus Law itu mempercepat, mempermudah birokrasi perizinan ," ujar Guspardi kepada wartawan, Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menambahkan, tidak mungkin pemerintah menyengsarakan rakyatnya dengan UU Omnibus Law. Pemerintah dan DPR sepakat untuk menyederhanakan segala hal yang berbelit-belit. Dengan adanya UU Omnibus Law, tidak ada lagi regulasi yang tumpang tindih. Semua prosedur perizinan yang rumit dipermudah.

"Inti daripada Omnibus Law itu adalah bagaimana mempercepat, mempermudah, dan memperlancar urusan perizinan. Karena di Omnibus Law ada 79 UU berbenturan antara satu dengan yang lain. Itu diharmonisasikan. Jadi kalau mengurus izin enggak perlu fisik, tapi lewan online saja. Apalagi UMKM tidak perlu izin, dia hanya mendaftarkan diri saja," katanya.

Guspardi membantah tudingan bahwa UU Omnibus Law membuat posisi masyarakat semakin terjepit. "Ini yang perlu dicermati, bahwa tujuan Omnibus Law itu adalah bukan malah menyulitkan. Tapi memperlancar mempermudah," ungkapnya.

Guspardi mengatakan, pembuatan izin perseroan terbuka atau PT, dijamin lebih mudah dan cepat. Karena, tidak ada lagi batasan modal minimum. Selain itu, pembentukan koperasi juga semakin mudah. Dengan sembilan orang saja sudah bisa mendirikan koperasi. Sehingga UU Cipta Kerja ini adalah terobosan baru bagi Indonesia. "Dulu kan koperasi butuh berapa orang. Sekarang sembilan orang saja sudah bisa membentuk koperasi. Kalau periznan mempermudah dan memperlancar," pungkas Gusparti. [ipe]





# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA