Aksi Penolak UU Omnibus Law Rawan Kena COVID-19

IN
Oleh inilahcom
Rabu 28 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, patut diapresiasi karena merupakan hak warga negara. Namun, lebih baik menempuh jalur konstitusi. Untuk membangun ekonomi, beleid ini diperlukan.

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mengakui adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja. Di mana, setiap pandangan merasa paling benar. Untuk menyelesaikan perbedaan pandangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang paling berwenang. "Memang terhadap perbedaan pandangan yang ada tentu harus diselesaikan oleh pihak yang paling berewenang untuk mementukan keputusan yakni dalam hal ini MK," kata Taufik Basari kepada wartawan, Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Ketua DPP Partai NasDem ini, mengingatkan, unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19 yang masih tinggi, sangat berisiko terjadinya penularan. Hal ini seharusnya menjadi concern dari pihak-pihak yang tidak setuju. "Saya memahami dan menghargai sikap dan penolakan teman-teman ini. Ini adalah bagian dari demokrasi. Tapi karena saat ini sedang masa pandemi maka kita tetap harus menjaga agar tidak ada penyebaran terhadap Covid-19 ini," katanya.

Kata Tobas, sapaan akrab Taufik Basari, ada banyak cara yang bisa dilakukan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya seperti dengan mimbar akademi dan melakukan dialog dengan banyak pihak. "Oleh karena itu alternatif penyampaian pendapat untuk mencari penyelesaian dari masalah tetap harus dipertimbangkan sebagai jalur-jalur yang bisa ditempuh selain melakukan demonstrasi. Ada baiknya mempertimbangkan saluran lain untuk kita mencegah penyebaran Covid-19," ungkapnya.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, sebanyak 123 mahasiswa dinyatakan positif Covid-19 setelah ujuk rasa menolak UU Omnibus Law, beberapa waktu lalu. Hal itu mencerminkan risiko tinggi penularan Covid-19 saat ujuk rasa. "Karena di saat kita berkumpul dalam kondisi berdekatan, potensi penyebaran akan ada. Ini yang harus kita pikirkan bersama tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendapat-pendapat dari teman-teman," kata Tobas.

Sehingga, lebih baik mahasiswa melakukan dialog-dialog saja meminta kepada pemerintah membuka ruang komunikasi terkait UU Omnibus Law.
Menurut Tobas penolakan UU Omnibus Law ini terjadi karena tersumbatnya saluran komunikasi. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi secara utuh. "Karena itu kita harus perbaiki dengan dialog seluas-luasnya. Apa yang menjadi masalah, ada salah pemahaman bisa diselesaikan dengan dialog," pungkasnya. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA