Gegara SE Menaker, Pemulihan Ekonomi Berantakan

IN
Oleh inilahcom
Rabu 28 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah tak menaikan upah buruh di 2021, bisa menjadi blunder. Upaya pemulihan ekonomi bisa buyar.

Berdampak kepada lemahnya daya beli yang ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi kontet. Hal itu disampaikan ekonom muda Indef, Bhima Yudhistira, apabila tahun depan, upah buruh tidak naik maka jangan berharap daya beli rakyat naik. Kalau sudah begitu, konsumsi ikut turun.

Jika tidak ada kenaikan gaji pekerja atau buruh, kata Bhima, maka semakin terbatas pula konsumen yang menggunakan uangnya untuk berbelanja. Padahal, saat ini, perekonomian nasional sedang dalam tekanan. "Tekanan ekonomi seperti saat ini, sebaiknya pemerintah mendorong kenaikan upah minimum. Persoalan besaran kenaikan tentu harus mempertimbangkan indikator ekonomi dan forum tripartit di mana pemerintah berfungsi sebagai mediator," kata Bhima, Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Menurut dia, sejauh ini, pemerintah melalui kementerian tenaga kerja berpihak kepada pengusaha dan tidak memposisikan diri sebagai mediator antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Sebelumnya sudah keluar adanya Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 membuka peluang THR tak dibayar tepat waktu oleh pengusaha.

"Kado lain bagi pekerja adalah UU Cipta Kerja di mana banyak hak pekerja yang berkurang dan memberi ketidakpastian kerja (job uncertainty). Jadi kalau sekarang ditambah upah minimum tidak naik, maka ini strategi yang salah untuk perlindungan pekerja dan pemulihan ekonomi," jelas dia.

Logikanya, sambung Bhima, upah minimum bertujuan untuk melindungi buruh yang rentan. Sementara pemerintah proyeksikan inflasi tahun 2020 dikisaran 3%. Kalau inflasi naik, tapi upah minimum tidak naik maka pekerja rentan akan anjlok daya beli nya. "Ini berpengaruh pada konsumsi agregat tahun 2021. Konsumsi punya peran penting pada PDB, sehingga diproyeksikan ekonomi masih akan alami kontraksi," jelas dia.

Harusnya pemerintah belajar dari negara lain, di AS saja negara yang kapitalis liberal, presiden Trump sedang perjuangkan kenaikan upah minimum federal sebesar USD15 per jam. "Indonesia kan negara pancasilais, harusnya ada keberpihakan yang lebih besar bagi pekerja rentan khususnya dalam menghadapi masa pandemi dan resesi ekonomi," imbuh dia.

Dia menanyakan, apakah bantuan sosial bisa menggantikan tidak naiknya upah minimum? Jawabannya, tidak bisa. Masalah utama terletak pada rendahnya belanja jaminan sosial dari PDB yang hanya 2,1%." Jauh di bawah negara tetangga. bahkan timor leste memiliki 13,8% dari PDB. Oleh karena itu kesimpulannya tetap harus didorong kenaikan upah minimum," jelas dia.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA