Tak Ikuti Surat Menaker, UMP Jateng Naik 3,27%

IN
Oleh inilahcom
Jumat 30 Oktober 2020
share
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

INILAHCOM, Jakarta - Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2021 dinaikan 3,27 persen, atau menjadi Rp1.798.979. Adapun besaran UMP Jateng 2020 sebesar Rp1.742.015.

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp1.798.979,12," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat (30/10/2020).

Keputusan besaran UMP jateng 2021 itu berlaku untuk 35 kabupaten/kota dan harus menjadi pedoman UMP dalam penetapan UMK masing-masing.

Ganjar mengaku tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dalam menetapkan kenaikan UMP Jateng 2021, melainkan tetap berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan.


Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pihak-pihak tersebut, lanjut Ganjar, sudah diajak berbicara dan memberikan masukan-masukan.


"UMP Jateng 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020. Perlu saya sampaikan bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat," jelasnya.


Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi "year of year" (yoy) untuk September di Jawa Tengah sebesar 1,42 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85 persen

"Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 3,27 persen. Angka inilah yang kami pertimbangkan, maka UMP Jateng 2021 kami tetapkan sebesar Rp1.798.979,12 atau naik Rp56.963,9," ujar Ganjar. [tar]


Diketahui, Surat Edaran (SE), diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Ida pada 26 Oktober 2020.

Diputuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tidak naik atau sama dengan UMP 2020. Alasannya mempertimbangkan perlindungan dan keberlangsungan pekerja atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha, di tengah pemulihan situasi ekonomi di masa pandemi Covid-19.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA