Alokasi Dana Desa Khusus Tuban Disoroti

IN
Oleh inilahcom
Minggu 01 November 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mendiamkan kasus-kasus APBD yang terjadi di Kabupaten Tuban pada tahun 2010. tentang ada realisasi Bantuan alokasi dana desa khusus sebesar Rp 4,9 miliar.

"Karena realisasi bantuan alokasi dana desa khusus sebesar Rp 4,9 miliar tidak didukung proposal, juga tidak realistis, dan tidak sepenuhnya berdasarkan permintaan masyarakat terpilih sebagai penerima bantuan," kata Uchok kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/11/2020).

Menurut Uchok, dengan KPK membuka kasus bantuan alokasi dana desa khusus sebesar Rp 4,9 miliar ini, berarti KPK bisa membuka dan mengejar siapa mantan pejabat yang diduga terlibat dan bermain tersebut.

Senada dengan Uchok, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto meminta kepada KPK untuk segera memanggil para mantan bupati Tuban, termasuk Haeny Relawati Rini Widyastuti.

"Kami meminta KPK memanggil para mantan Bupati Tuban, termasuk Haeny Relawati Rini Widyastuti," kata Adri.

Menurut Adri, hal itu perlu dilakukan KPK, karena ada salah satu calon Bupati Tuban pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang yang merupakan anak dari mantan Bupati Tuban, Haeny Relawati Rini Widyastuti.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi. Data tersebut dihimpun KPK dalam kurun waktu 2004-2020.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan terdapat 93 kasus di Jawa Timur. Menurut Firli, sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah.

"Ini memprihatinkan bagi kita," kata Firli Bahuri lewat keterangannya, Minggu (26/10/20).


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA