Gara-gara Belanda, Kader PKS Cibir Sri Mulyani

IN
Oleh inilahcom
Senin 02 November 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, kerusakan ekonomi di Indonesia adalah warisan dari penjajahan Belanda. Kontan saja, pernyataan ini berbuah kritikan.

Adalah Amin Ak, Anggota Komisi VI DPR melontarkan kritik keras terhadap pernyataan 'tak mutu' Sri Mulyani. "Kalau itu diucapkan sekarang kok rasanya gimana gitu ya, baru sekarang ngomong begitu," ucap Amin dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Jakarta, Minggu (1/11/2020).

Kata politisi PKS ini, jika yang dimaksud Sri Mulyani adalah penjajah moderen saat ini, maka masih kontekstual. Artinya, pemerintah sendirilah yang melakukan penjajahan.

Namun, jika dikaitkan dengan penjajah era Belanda, maka pernyataan Sri Mulyani dianggapnya kurang relevan alias ya itu tadi, tak mutu. "Kalau yang dimaksud itu adalah penjajah kolonialisme sebelum Indonesia merdeka itukan sudah tidak relevan untuk kita bawa-bawa sekarang karena kita sudah merdeka berapa tahun itu, dari 45 sampai sekarang 2020, 75 tahun baru kita rayakan kok baru sekarang ngomong begitu," ungkapnya.

"Kalau yang dimaksud penjajahan moderen sekarang ya, itukan terkait erat dengan kebijakan pemerintah, para pemimpin kita termasuk beliau juga (Sri Mulyani)," imbuhnya.

Selanjutnya, Amin mempertanyakan kapabilitas Sri Mulyani sebagai menterk keuangan sejak era Presiden SBY hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum tampak adanya perubahan atau reformasi keuangan signifikan di Indonesia. "Beliau sudah jadi Menkeu berapa kali? Dari periode Pak SBY, sekarang dua kali berturut-turut era Pak Jokowi, beliau menyampaikan seperti itu saya kira tidak relevan," tegasnya.

Menurutnya, pernyataan Sri Mulyani itu dapat diartikan bahwa Menkeu dua periode itu tengah mengalihkan perhatiannya sebagai penanggungjawab keuangan negara. "Artinya itu kan ingin mengalihkan perhatian, padahal kan tanggungjawabnya beliau langsung berkaitan dengan keuangan negara," tandasnya.

Mengingatkan saja, saat pembukaan Ekspo Profesi Keuangan secara virtual, Senin (12/10/2020), Sri Mulyani menerangkan perjalanan panjang pemerintah Indonesia dalam membangun neraca keuangan negara yang sehat. Awalnya, ada warisan utang dari masa penjajahan Belanda US$1,13 miliar atau setara Rp19,14 triliun dengan kurs saat ini.

Sri Mulyani mengatakan catatan itu menunjukkan Belanda tidak hanya mewariskan perekonomian yang rusak, melainkan juga beban utang kepada Indonesia. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bukan berarti langsung mengambil alih harta dan kekayaan yang ditinggalkan Belanda. "Waktu kita memulai pemerintahan untuk menjadi negara Indonesia yang merdeka, secara keuangan tidak dengan balance sheet yang 0," ungkapnya.

Pernyataan senada diulangi saat peringatan Hari Oeang RI ke-74 pada Sabtu (31/10/2020). Sejak dirayakannya Hari Oeang Republik Indonesia pada 30 Oktober 1946 dan dibentuknya Kementerian Keuangan, perjalanan perekonomian nasional terbilang tidak pernah mudah.

Pada awal pelaksanaan pemerintahan yang berdaulat, kas keuangan negara harus dihadapi beban-beban dari perang dan penjajahan. Kolonialisasi yang sempat dialami Indonesia, disebut Sri Mulyani, mengakibatkan perekonomian nasional hancur.

"Tantangan perekonomian yang kita hadapai sangat berat, perekonomian kita hancur akibat perang dan warisan dari penajahan dan kas negara dalam situasi yang tiada," kata Sri Mulyani.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA