Menko Airlangga Mumet Mikirin Daya Beli Jeblok

IN
Oleh inilahcom
Senin 02 November 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tancap gas kalau daya beli masyarakat masih rendah. Padahal, pemerintah sudah mengguyur dana stimulus triliunan demi memulihkan perekonomian.

Terkait masih lemahnya daya beli masyarakat, diakui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia bilang, pemerintah tetap fokus memperkuat daya beli masyarakat yang masih letoi.

"Daya beli memang masih rendah, kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan," kata Menko Airlangga saat mengisi Seminar Nasional Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta, Senin (2/11/2020).

Airlangga menjelaskan, upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat tersebut adalah dengan mendorong sisi permintaan melalui realisasi bantuan sosial seperti program subsidi gaji dan semi bansos seperti Kartu Pra Kerja.

Saat ini, lanjut Menko Airlangga, subsidi gaji atau upah dianggarkan sebesar Rp37,87 triliun dengan manfaat Rp2,4 juta per pekerja. Targetnya adalah 15,7 juta pekerja yang masih menerima gaji dan aktif membayarkan iuran kesehatan. "Untuk yang belum bekerja, pemerintah memberikan semi bansos melalui Kartu Pra Kerja," ujar Airlangga.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai bantuan kepada pelaku usaha, misalnya kebijakan insentif perpajakan, subsidi bunga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penempatan dana pada bank, dan penjaminan kredit UMKM.

Tidak hanya itu, kata dia, kepada sektor yang sama pemerintah juga memberikan banpres produktif, pembiayaan investasi kepada korporasi, penjaminan kredit korporasi, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pemberian pinjaman BUMN.

Bantuan lainnya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan bantuan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan kepada usaha ultra-mikro yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan.

Program tersebut telah menyasar 12 juta pelaku usaha mikro, dengan anggaran awal sebesar Rp22 triliun, dan kini mengalami perluasan menjadi Rp28 triliun.

Terkait realisasi penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Bank Himbara untuk tahap II telah mencapai Rp47,5 triliun dengan keseluruhan penyaluran kredit per 16 Oktober 2020 mencapai Rp166,39 triliun.

Sementara itu, penempatan Dana PEN kepada BPD untuk tahap I dan tahap II telah mencapai Rp14 triliun, dengan penyaluran kredit pada 16 Oktober 2020 sebesar Rp17,39 triliun.

Kemudian dari penempatan dana PEN kepada Bank Syariah sebesar Rp3 triliun, total penyaluran kredit pada 16 Oktober 2020 telah mencapai Rp1,7 triliun.

Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga juga menyatakan bahwa pemerintah mendorong transformasi ekonomi usai COVID-19, salah satunya melalui utilisasi industri dengan target di atas 60 persen.

Pembenahan itu akan fokus pada perbaikan rantai pasok, kegiatan hilirisasi, transformasi 4.0, akselerasi infrastruktur, transformasi UMKM melalui platform digital, pemanfaatan energi terbarukan, dan UU Cipta Kerja.

Secara keseluruhan, menurut Airlangga, strategi pemulihan ekonomi akan didorong melalui sektor makanan dan minuman, tekstil, automotif, kimia, elektronik, farmasi, dan alat kesehatan. "Ini juga didorong untuk melakukan subtitusi impor dan peningkatan hilirisasi, sehingga masyarakat atau petani mendapatkan nilai tukar yang lebih baik," kata ketua umum Partai Golkar ini.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA