Ekonom Minta Jokowi Evaluasi Kartu Pra Kerja

IN
Oleh inilahcom
Selasa 03 November 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengusulkan program kartu pra kerja dievaluasi.

"Hal ini (perbaikan ekonomi kuartal III) saya kira tidak terlepas dari realisasi Anggaran PEN khususnya belanja perlindungan sosial yang sudah cukup besar sejauh ini," katanya kepada Antara di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Yusuf menuturkan, terdapat beragam kelompok pendapatan yang memperoleh bantuan perlindungan sosial tersebut sehingga cukup efektif dalam mendorong perbaikan ekonomi.

Ia menyebutkan, untuk kelompok pendapatan bawah, pemerintah mengalokasikan program bantuan sosial (bansos), berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan untuk kelompok menengah bantuan diberikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kemudian, lanjut dia, pemerintah turut memberikan bantuan bagi masyarakat korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun belum bekerja melalui program Kartu Pra Kerja.

Menurutnya, realisasi program perlindungan sosial telah mampu mendorong konsumsi masyarakat pada kuartal III yang berimplikasi pada perbaikan ekonomi, meskipun berjalan lambat.

Ia mengatakan, perbaikan yang berjalan lambat bisa dilihat pada pertumbuhan indeks penjualan riil pada Agustus, mencapai minus 9%. Sehingga, patut menjadi perhatian jika pemerintah ingin mendorong perbaikan konsumsi kuartal IV.

Tak hanya itu, Yusuf mengingatkan kepada pemerintah bahwa meskipun realisasi perlindungan sosial sudah relatif baik tetapi masih ada beberapa evaluasi yang perlu dilakukan. "Perlu diakui masih ada beberapa bahan evaluasi dalam Program PEN perlindungan sosial ini," tegasnya.

Ia mencontohkan, program dalam perlindungan sosial yang masih perlu dievaluasi adalah Kartu Pra Kerja. Karena, masih ada penerima yang gagal mencairkan bantuannya karena ketidaktahuan informasi. "Hal yang sama juga ditemui dalam pemberian subsidi gaji yaitu pekerja yang gagal mendapatkan bantuan ini karena beragam masalah," katanya.

Meski demikian, Yusuf memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal III akan bergerak ke arah yang lebih baik dibandingkan kuartal II melalui maksimalnya realisasi belanja perlindungan sosial tersebut. "Saya kira kita bisa sepakat pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah yang lebih namun masih berada di level negatif," ujarnya.

Adapun realisasi anggaran PEN untuk perlindungan sosial adalah sebesar Rp167,08 triliun dari total Rp203,9 triliun hingga 14 Oktober 2020.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA