Boikot Produk Perancis, Bisnis Ritel Babak Belur

IN
Oleh inilahcom
Kamis 05 November 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Aksi sweeping dan boikot produk Perancis di toko-toko ritel dikhawatirkan memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah dibikin sulit pandemi COVID-19.

Hal itu disebabkan aksi tersebut akan mengakibatkan penjualan ritel, terutama kebutuhan pokok turun, karena sepi pembeli. Dan, aksi boikot dan sweeping produk Perancis ditengarai memunculkan efek psikologis bagi konsumen.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey mengatakan, konsumsi rumah tangga selalu menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pada Semester I-2020, PDB sebesar 1,26%, kata Roy, konsumsi rumah tangga dari sektor ritel, menyumbangkan 57%. "Konsumsi rumah tangga itu masih selalu yang tertinggi karena memang negara Indonesia masih negara konsumtif, belum menjadi negara pengekspor," kata Roy, Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Dari beberapa penentu besaran PDB, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor, yang dikurangi dengan impor, semuanya itu yang mendominasi adalah konsumsi rumah tangga. "Makanya untuk pemulihan ekonomi nasional saat pandemi ini, pemerintah mendorong dengan bantuan-bantuan tunai supaya konsumsi masyarakat tetap terjaga, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita," terang Roy.

Dia berujar, aksi-aksi seperti sweeping dan boikot produk Perancis ini, pasti akan memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Karena yang berdampak itu bukan hanya kepada produk-produk Perancisnya saja, tapi juga produk lainnya karena masyarakat takut untuk berbelanja," tuturnya.

"Dampak ekonomi secara nasional juga terimbas, karena setiap barang yang dijual kan ada PPN-nya bagi negara. Kalau pembeli berkurang, PPN-nya kan berkurang. Padahal itu digunakan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat , subsidi pemulihan ekonomi nasional, dan sebagainya. Jadi kalau terjadi dampak ke ritel, kan pajaknya juga kurang," imbuh Roy.

Selain itu, menurut Roy, aksi sweeping dan boikot ini juga akan berdampak terhadap hampir 5000 pekerja di semua perusahaan ritel anggota Aprindo, yang terdiri dari kasir, SPG, karyawan toko, gudang, dan kantor.

"Jadi kalau ada gerai yang tutup karena mengalami kerugian oleh ulah aksi itu, akan banyak karyawan yang dipecat. Pengangguran akan bertambah banyak," tukasnya.

Untuk itu, kata Roy, Aprindo tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada para anggotanya untuk boikot atau menarik barang-barang produk Prancis. "Kita memang mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron seperti yang disampaikan pemerintah, tapi Aprindo tidak pernah mau menyerukan ke anggota seperti apa yang dikatakan ormas atau LSM untuk melakukan boikot," ucapnya.

Kalaupun kondisinya karena daerah atau lingkungannya, demi menjaga kerukunan, Aprindo menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota atau peritel untuk mengambil keputusan masing-masing untuk mereka menyimpan dan bukan menarik, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Tapi dari asosiasi jelas dalam statement kita mendukung pernyataan pemerintah yang mengecam. Jadi janganlah hendaknya aksi itu sampai menghalang-halangi masyarakat untuk belanja kebutuhan pokok mereka. Kepentingan masyarakat harus dilihat juga, jangan kepentingan kelompok saja yang diutamakan," katanya.

Seyogyanya, kata Roy, persoalan politik di luar negeri, tidak dikaitkan dengan bisnis yang ada di Indonesia. Suka atau tidak, investasi Perancis di Indonesia, memberikan manfaat ekonomi bagi rakyat Indonesia. Karena pabriknya sudah berdiri lama di Indonesia, maka produknya adalah asli Indonesia bukan Perancis. "Produknya itu kan sudah menjadi produk lokal, tapi kok diributkan seolah-olah itu dari Prancis. Jadi kenapa harus diboikot," ujarnya.

Dia menyayangkan adanya hoax atau ajakan-ajakan sweeping dan boikot yang dihembuskan melalui sosmed, sehingga menjadi pemicu untuk yang lain juga ikutan melakukan aksi serupa. "Kalau sudah sweeping kan arogansinya sangat kental sekali, sehingga akan cenderung ke anarkis. Nah, itu kan sudah tidak memenuhi hukum yang berlaku di Indonesia," ucapnya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA