Bebas Resesi Ekonomi, DPR: Bergantung Serapan APBN

IN
Oleh inilahcom
Jumat 06 November 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah untuk mendorong percepatan serapan APBN guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Masih kata puteri politisi senior Partai Golkar Ade Komarudin ini, serapan anggaran yang optimal efektif menjaga terkontraksinya pertumbuhan ekonomi. Yang dikhawatirkan masih berlangsung di tahun depan. "Pemerintah perlu terus fokus untuk memulihkan permintaan secara agregat yang tertekan akibat pandemi. Saat ini, APBN tahun 2020 masih memiliki ruang yang dapat dimanfaatkan untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi," kata Puteri di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Menurut Puteri, ruang yang dapat dimanfaatkan dalam APBN 2020 misalnya dengan menjaga tren penyerapan belanja pemerintah yang terus bergerak positif hingga akhir tahun nanti. Selain itu, realisasi penyerapan stimulus fiskal pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pun harus terus didorong agar maksimal

Politisi asal Purwakarta ini, mengingatkan, berdasarkan data BPS, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 tercatat mulai membaik yaitu minus 3,49% (year of year) dibandingkan kuartal lalu sebesar minus 5,32%. Meski membaik, perekonomian Indonesia sudah memasuki fase resesi. Ke depan, perlu langkah serius dari pemerintah agar terbebas dari resesi ekonomi.

Sementara, berdasarkan laporan APBN KiTa periode Oktober 2020, Kementerian Keuangan mencatat nilai serapan anggaran PEN senilai Rp344,11 triliun, atau sekitar 49,5% dari total biaya untuk penanganan COVID-19. "Penyerapan dalam setiap sektornya perlu terus dikejar, karena performa dari setiap sektor baik kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, maupun insentif usaha, berdampak dan saling berkaitan satu sama lain," kata mantan pegawai OJK ini.

Puteri meyakini, meningkatnya konsumsi pemerintah ke depannya bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional sehingga perlu dioptimalkan dan dikejar realisasinya mengingat akhir tahun yang semakin dekat.

Dengan demikian, lanjutnya, pengelolaan anggaran tahun ini bisa maksimal dan dapat menjadi preseden yang baik dalam rangka upaya pemulihan ekonomi pada awal 2021.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfriman menyatakan, belanja pemerintah, yang meningkat tinggi, menjadi motor penggerak ekonomi di tengah krisis pandemi COVID-19."Motor penggerak perekonomian saat ini adalah dari belanja pemerintah," katanya dalam virtual launching Green Sukuk Ritel Seri ST007 di Jakarta, Rabu (4/11/2020).

Luky mengatakan, hal itu terjadi karena sektor penggerak ekonomi lainnya mengalami pukulan sangat berat dari dampak pandemi seperti konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi, ekspor, dan impor. Dan, konsumsi pemerintah melambung tinggi karena direalisasikan melalui berbagai bantuan dan insentif yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA