Kuasa Hukum Judi Djohari Tepis Tudingan Manipulasi

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 07 November 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Putusan PK No. 47 PK/Pdt/2016, 18 Agustus 2016, menjadi pijakan hukum Judi Djohari dalam mempertahankan hak atas pembelian SHM 33, 34, 35, 38 di Cakung Timur, Jakarta.

"Legal standing SHM 33, 34, dan 35, jelas," tukas Renita Girsang Kuasa Hukum Judi Djohari dalam keterangannya, Jumat (6/11/2020), sekaligus menepis tudingan kuasa hukum PT Prima Artha Utama Sonny Leksono yang mengatakan, pihak Judi Djohari tidak memiliki legal standing terhadap SHM 33, 34, dan 35, karena sudah batal demi hukum berdasarkan Putusan Kasasi No 1425/K/Pdt/2003, juga diikuti keluarnya SK BPN RI No 3 PB-XXVII/2008 tanggal 19 September 2008, yang dirilis sejumlah media tersebut.

Bahkan, kata Renita, PN Jaktim telah mengeluarkan penetapan sita No. 10/2006 Eks/PN.Jkt.Tim jo 33, 34, 35, 38 Cakung Timur tanggal 22 Mei 2006 tentang Sita Eksekusi jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/2006 Eks/PN.Jkt.Tim jo 33, 34, 35, 38 Cakung Timur tanggal 24 Mei 2006, dimana pada 2020 ini penetapan sita tersebut masih melekat dan dapat dilaksanakan.

Renita menerangkan, Putusan Kasasi 1425, merupakan perkara dimana ahli waris Saut bin Perin menggugat Imam Soleh, Rahmat Padmaredja, dan Ny. Anggraini. "Putusan Kasasi 1425 berawal dari gugatan 191/Pdt.G/2000/PN Jaktim. Gugatan itu baru diajukan sekitar 4 bulan setelah Judi Djohari memenangkan lelang pembelian paket tanah berupa SHM 33, 34, 35, 38 yang diselenggarakan oleh KPKNL, sebagaimana tertera pada Akta Risalah Lelang No. 62/2000", terangnya.

Dia mengatakan, sebagai pembeli dan pemilik sah atas SHM 33, 34, dan 35, Judi Djohari merasa berkepentingan dan hendak masuk sebagai pihak dalam perkara melalui intervensi dalam perkara nomor 191/Pdt.G/2000/PN Jaktim, namun ditolak oleh Majelis Hakim PN Jaktim. "Jadi, klien kami bukan sebagai pihak dalam putusan perkara tersebut hingga kasasi," jelasnya.

Kemudian, lanjut Renita, Judi Djohari menggugat BPN melalui PTUN Jakarta. Sampai pada perkara kasasi No. 36/K/TUN/2010, tertanggal 28 Juli 2010, gugatan ditolak karena pada pokoknya BPN hanya menjalankan putusan perkara No. 191/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim, dimana Judi Djohari bukan sebagai pihak.

Lanjut Renita menerangkan, pada 2011, Judi Djohari melayangkan gugatan No. 323/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, yang sampai pada putusan Peninjauan Kembali No. 47, yang isinya antara lain, Risalah Lelang 62/2000 tanggal 20 April 2000 sah menurut hukum. Juga menyatakan Judi Djohari sebagai pemilik sah SHM 33, 34, 35, dan 38. Juga menghukum ahli waris atau siapapun yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Judi Djohari.

Bahkan pada 28 November 2017, keluar Berita Acara Peneguran No. 28/2017 di PN Jaktim yang menegur ahli waris atau siapapun yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (PK) No. 47 tersebut.

Renita mengingatkan, sejak 2006 telah dikeluarkan sita eksekusi terhadap SHM 33, 34, 35 (merupakan pisahan dari SHM 32) dan SHM 38. Lalu pada 24 April 2018 keluar penetapan eksekusi. Namun pada 25 April 2018, berdasarkan AJB No. 06/2018, ahli waris (Hasbie Cs) menjual tanah bekas SHM 32 yang kemudian diturunkan menjadi SHGB No. 5977/Cakung Timur kepada PT PAU.

Bahwa tindakan hukum menjual atau mengalihkan tanah yang dalam keadaan disita, dalam hal ini sita eksekusi, adalah perbuatan melawan hukum dan merupakan tindak pidana. Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum terhadap SHM 33, maka pengadilan telah mengeksekusi pengosongan dan penyerahan tanah SHM 33 kepada Judi Johari sekitar Agustus 2020. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA