Sengketa Pelabuhan Marunda

Tanpa Izin Pemilik, Swasta Dilarang Bikin Konsesi

IN
Oleh inilahcom
Senin 09 November 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Swasta atau mitra BUMN tidak bisa melakukan perjanjian konsensi atas lahan yang dimiliki negara yang diwakili BUMN.

Hal itu dikemukakan ahli hukum tata negara, Margarito Kamis, menanggapi sengketa bisnis antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan anak usahanya, yakni PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam pengelolaan kawasan Pelabuhan Marunda.

Di mana, KCN yang merupakan anak usaha KBN dengan mitra swasta, yakni PT Karya Teknik Utama (KTU), telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan KSOP V Marunda untuk 70 tahun. "Tidak boleh KCN melakukan perjanjian konsensi lahan dengan pihak lain, tanpa izin dari pemilik lahan yakni KBN. Itu tegas ada aturannya. KBN harus menghentikan tindakan yang telah dilakukan KCN agar tidak menimbulkan kerugian negara," ujar Margarito, Minggu (8/11/2020).

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan KBN, Gunadi mengatakan, KCN menggunakan aset KBN (dengan melakukan konsesi) tanpa alas hukum dan tanpa ijin persetujuan Menteri BUMN, Gubernur DKI Jakarta, dan tanpa perubahan Kepres 11 tahun 1992 yang mengatur Penunjukan Dan Penetapan Wilayah Usaha PT KBN.

Gunadi memastikan, sebagai pemilik lahan, KBN tidak pernah memberikan ijin bagi KCN (selaku anak perusahaan yang dibentuk PT KBN) untuk melakukan kerjasama konsensi dengan pihak lain.

Selain itu, Gunadi mengatakan, sejak 2015 hingga 2019, KCN belum pernah mengadakan RUPS Pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini, KCN tidak membuat RKAP tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 sehingga tidak ada penyelenggaraan RUPS pengesahaan RKAP.

Hal ini menunjukan, tidak ada persetujuan yang diberikan KBN sebagai pemegang saham atas tindakan yang dilakukan direksi KCN.
Kerja sama dengan KSOP V Marunda juga dinilai menyalahi aturan Permenhub RI Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Berntuk Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam hal penugasan/penunjukan BUP maka harus memenuhi ketentuan, lahan dimiliki oleh BUP. Pasal 29 ayat 3 menjelaskan, yang dimaksud lahan yang dimiliki adalah lahan yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh BUP.

Pasal 29 ayat 4 menjelaskan, lahan diserahkan haknya kepada penyelenggara Pelabuhan sebagai HPL sebelum perjanjian konsesi ditandatangani.
"Pada kenyataannya lahan tersebut lahan tersebut belum memiliki sertifikat atas tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah, namun telah terbit perjanjian konsesi. Keppres 11 tahun 1992, PT KBN selaku BUMN memiliki mekanisme sesuai peraturan bila akan menyerahkan aset," tandas Gunadi.

Melanjutkan pernyataan, Margarito bilang, KBN dapat memintakan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh anak usaha dengan mitra usahanya itu.

"KBN juga perlu memaparkan hal ini kepada komisi di DPR yang membawahi untuk mendapatkan dukungan secara politik. Jadi dua jalur ditempuh, hukum dan politik. Seharusnya posisi KBN sebagai BUMN mendapatkan dukungan. Dan bukan sebaliknya, swasta yang mendapatkan keistimewaan," ujarnya.

Margarito mempertanyakan, berlarutnya kasus yang terjadi bertahun-tahun ini tanpa penyelesaian yang memadai. Oleh karena itu ia mengharapkan adanya perhatian dari pihak pemerintah dan DPR atas kasus yang berpotensi merugikan negara dan juga menghilangkan aset negara. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA