Pemulihan Ekonomi Menko Airlangga Cs Tak Maksimal

INILAHCOM, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 anjlok hingga minus 5,32%. Selanjutnya bergerak positif ke arah minus 3,49% di kuartal III. Capaian ini dinilai banyak masalah dan lamban.

"Dari sisi persentase kenaikan pertumbuhan ekonomi, Indonesia jauh lebih kecil angkanya dibanding negara-negara lain," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad.

Dia menjelaskan, tingkat perbaikan itu hanya mencapai 34,4%. Sedangkan, negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia naiknya lebih cepat, seperti China 53,1% dari 3,2% menjadi 4,9%. Pun, AS yaitu 67,8% dari minus 9% menjadi minus 2,9%.

Lalu, Singapura 47,4% dari minus 13,3% menjadi minus 7%; Korea Selatan 51,9% dari minus 2,7% menjadi minus 1,3%. Selanjutnya, Vietnam 550% dari 0,4% menjadi 2,6%; Hong Kong 62,2% dari minus 9% menjadi minus 3,4% dan Uni Eropa 71,9% dari minus 13,9% menjadi minus 3,9%. "Ternyata perbaikan ekonomi kita jauh lebih lambat dibanding negara-negara mitra dagang kita. Baik dengan negara yang sama-sama masih negatif atau yang sudah duluan positif," tutur Tauhid.

Maka itu, ia mengingatkan pemerintah agar tak selalu mengumbar optimisme kepada masyarakat tanpa adanya perbaikan kebijakan. Tujuannya yaitu mendorong ekonomi lebih baik lagi. Terlebih, ini menjadi bukti bahwa efektivitas kebijakan pemerintah belum berdampak ke ekonomi.

"Ini mengagetkan semua pihak dan jadi pertanyaan apa yang akan diperkirakan itu kenyataannya memang jauh lebih buruk dan banyak sikap optimisme yang harusnya melihat lebih realistis," kata Tauhid.

Tauhid menduga, penyebab utama tidak cepat membaiknya ekonomi Indonesia karena komponen utama penumpang ekonomi Indonesia yakni konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi cenderung stagnan.

Dia mengungkapkan, konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh dari kuartal II -5,52 persen menjadi -4,04 persen pada kuartal III. Sedangkan investasi hanya naik dari sebelumnya -8,61 persen hanya menjadi -6,48 persen. Hanya konsumsi pemerintah pusat yang tumbuh positif.

Data itu, menurutnya, berbanding terbalik dengan realisasi pencairan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk kategori perlindungan sosial saja sudah mampu cair 86,5 persen. Namun, kondisi itu tidak diiringi dengan perbaikan konsumsi rumah tangga.

"Kenapa tidak juga optimal saya melihat ada persoalan berkaitan sasaran data tidak benar hingga jumlah yang tidak memadai dan jenis bantuan yang menggeser pola perilaku konsumsi masyarakat," jelas Tauhid.[ipe]