Gaduh Impor Hortikultura, 2 Menteri Parpol Disorot

IN
Oleh inilahcom
Senin 09 November 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Skandal impor hortikultura yang diduga menyeret unsur Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, perlu dijadikan catatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Khususnya terhadap dua pimpinan kementerian itu, yakni Menteri Perdagangan Agus Suparmanto serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang mengakomodir dua partai politik (parpol).

Pengamat Kebijakan Publik UI, Lisman Manurung serta Prof Warian Yusuf menyampaikan, pimpinan dua parpol itu, seharusnya menarik kader mereka. Ini penting agar tidak membebani tekad Presiden Jokowi dalam menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa. Artinya, baik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh maupun Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar perlu mengevaluasi kedua kadernya yang duduk sebagai menteri pertanian dan menteri perdagangan. "Pimpinan partai harus menindak. Mereka yang diuntungkan di masa lalu, di masa depan masih merasa perlu atau tidak," urai Lisman, dikutip Senin (9/11/2020).

Lisman menguraikan, PKB yang merekomendasikan Agus Suparmanto sebagai mendag dan Nasdem yang merekomendasikan Syahrul Yasin Limpo sebagai mentan, harus bertanggungjawab terhadap kinerja masing-masing. Jika hal ini tak dievaluasi, citra kedua parpol justru terbelenggu karena masalah ini. "Kalau partai politik tidak membenahi atau bertindak, siap-siap partai pun bisa habis. Tahun 2019, apa tidak ada partai yang langsung diterjunkan ke laut," ujarnya beranalogi.

Hal ini juga berlaku bagi Partai Golkar yang menyorongkan Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Pandangan ini mengekuka terkait kisruh Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Perintah Impor (SPI) hortikultura tersebut.

Lisman mengatakan, elit partai politik harus memperhatikan tata kelola demokrasi atau democratic governance. Karena menurut dia, akuntabilitas dan transparansi menjadi ukuran bagi kinerja partai politik. "Itu jadi ukuran bagi kinerja partai politik, rakyat tentu sudah mengerti. Akuntabilitas walau rakyat tidak bisa menyebut definisinya, tapi rakyat sudah mengerti kan," jelas dia.

Pengamat kebijakan publik, Prof Warian berpandangan senada. Sejak awal, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menjunjung tiga kriteria utama untuk penyusunan kabinet. Yakni, bersih dari korupsi, loyalitas tinggi, dan konsisten menjalankan program pemerintah.

Mengemukanya skandal ini, jelas memberatkan langkah Presiden Jokowi dalam menjalankan keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, serta optimalisasi layanan publik.

Dalam hal ini, presiden semestinya bisa bersikap tegas dengan mengganti pembantu atau para menteri yang diduga tidak sejalan dengan visi dan misinya itu. "Tapi, kalau di kementerian ada yg menyimpang. Misalnya di perdagangan atau di kementerian manapun berarti dia melanggar komitmen yang pertama yakni tidak bersih dari KKN Itu maka harus direshuffle, karena sudah tidak memenuhi kriteria itu," tutur Warian.

Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago mengungkapkan, persoalan RIPH dan SIP hortikultura, bukan kewenangan Kementan. Namun menjadi tanggung jawab Kemendag. "Nah saat ini kemendag bukan NasDem, kalau izin ekspor impor bukan kementan. Jadi kementan bukan kementerian teknisnya, tapi kementan hanya menyediakan kebutuhan hortikulturanya namun izin dan berapa yang dibutuhkan itu bukan di kementan, jadi jangan keliru juga," ujar Irma.

Mengenai desakan mengkritisi kinerja Mentan Syahrul Yasin Limpo soal RIPH, Irma menyatakan hal itu salah alamat dan salah besar. Seharusnya desakan itu ditujukan kepada kemendag.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, penegak hukum harus mengungkap izin impor buah yang bermasalah karena hal ini sudah berlangsung sejak lama. Dia menilai, KPK bisa saja mengusut ini mengingat institusi tersebut pernah mengungkap kasus serupa beberapa tahun yang lalu yaitu pelanggaran impor daging sapi.

Sedang, Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional, Anton Muslim Arbi mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Perizinan Impor (SPI) buah. Persoalan ini mengemuka kembali dalam pemberitaan Majalah Tempo edisi 31 Oktober 2020, berjudul Jatah Preman Buah Impor. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA