Dirjen Hortikultura Bantah Permainan Izin Impor

IN
Oleh inilahcom
Selasa 17 November 2020
share
Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto

INILAHCOM, Jakarta - Berita investigasi Majalah TEMPO edisi 31 Oktober 2020 dugaan permainan dalam izin impor buah dan sayuran, bikin heboh. Unsur kementerian pertanian dan Partai NasDem terseret.

Terkait laporan tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto memberikan penjelasan kepada Komisi IV DPR yang membidangi pertanian. "Itu bohong," kata Prihasto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR di Jakarta, Senin, (16/11/2020).

Jawaban ini dilontarkan Prihasto setelah dicecar pertanyaan dari sejumlah anggota komisi seperti Yohanis Fransiskus Lema dari Fraksi PDI Perjuangan. Ansy, panggilan akrab Yohanis bertanya kepada Prihasto, apakah menurut laporan investigasi Tempo ini salah. "Betul, tidak sesuai dengan fakta yang ada," jawab Prihasto.

"Jadi itu fitnah pak?" lanjut Ansy dengan nada serius. Prihasto pun menjawab, "Saya kira demikian pak, kalau tidak sesuai dengan fakta."
Hingga akhirnya, Ansy bertanya balik dengan cepat kepada Prihasto, apakah berani menggugat Majalah Tempo. Prihasto menjawab, "Berani pak!"

Menurut Ansy, kasus ini, merupakan masalah besar dan serius. Sehingga dirinya ingin semua hal dibuka dengan terang benderang. "Yang pasti bapak (Prihasto) sudah katakan itu menipu, fitnah, dan bapak berani menggugat Tempo," kata Ansy menutup pertanyaannya.

Prihasto juga membantah, mengetik langsung kuota impor yang ingin diterbitkan tersebut. "Tidak pernah dan tidak ada hal-hal seperti itu," kata dia.

Dalam pemberitaan Majalah TEMPO ini, disebutkan adanya persoalan keterlambatan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan surat persetujuan impor (SPI) buah dari Australia. Di kalangan pengusaha beredar cerita para importir dimintai setoran untuk mendapatkan izin.

Nama Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Rusdi Masse disebut-sebut ikut mengatur kuota impor di Kementerian Pertanian. Seorang importir bercerita, pengaturan itu dirancang di sebuah hotel di Jakarta pada 5 Maret lalu yang melibatkan Prihasto, Ahmad Ali, dan Rusdi Masse dan beberapa importir yang kemudian mendapatkan RIPH buah anggur dari Australia. Masih menurut sumber, Prihasto mengetik sendiri kuota impor untuk empat perusahaan importir dengan waktu terbit 6 Maret 2020.

Ahmad Ali mengakui pernah bertemu dengan Prihasto Setyanto di Pacific Place, tetapi tak mengakui kehadiran importir dalam perjumpaan itu. Ali juga tak mengakui mengenal importir tersebut.

Selain itu, Ali membantah Prihasto mengetik RIPH dalam pertemuan mereka di Pacific Place. Lalu dari semua itu, Ali membantah ikut mengatur izin dan kuota impor buah. "Saya enggak pernah ketemu satu pun pengusaha buah, bawang putih, terus apalagi dikatakan bahwa mengatur kuota," kata Ketua Fraksi NasDem di DPR ini.

Dalam laporan Majalah TEMPO tersebut, Prihasto juga sudah memberi penjelasan. Salah satunya pertemuan dengan Ali. "Wajar jika wakil rakyat menanyakan mekanisme izin impor yang menurut saya normatif saja," kata dia.

Kepada DPR, Prihasto pun memberi penjelasan kembali soal pertemuan ini. Ia kembali menegaskan bahwa hanya memberikan penjelasan seputar mekanisme impor seperti RIPH. "Siapapun yang tanya tentu kami jawab," kata dia. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA