Jokowi Pantau Pengadaan Barang dan Jasa 2020

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah 2020, tersisa kurang lebih sebulan lagi. Semuanya harus sesuai rencana di APBN atau APBD.

"Pengadaan barang dan jasa yang praktis tinggal sampai tanggal 22 Desember, praktis tinggal sebulan ini, betul-betul kita belanjakan sesuai dengan rencana, baik dari APBD maupun APBN yang ada," ujar Jokowi dalam Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2020, melalui virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

Jokowi menekankan, belanja pemerintah berefek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, berdasarkan laporan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto hingga hari ini, masih ada pengadaan untuk proses konstruksi. "Ini konstruksi loh ya. Masih dalam proses itu 40 triliun, lha terus ngerjainnya kapan, pengerjaannya kapan, tinggal sebulan. Ingat tanggal 22 kita tutup, masuk ke libur panjang akhir tahun," ujar Jokowi.

Dia menekankan, sudah saatnya melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Arahnya, kata Jokowi, harus memiliki bukan hanya sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan dan akuntabel, tapi juga meningkatkan value for money dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat atau masyarakat.

Karena itu, lanjut Jokowi, LKPP harus melakukan banyak terobosan dan berani melakukan banyak terobosan. "Terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern, bangun sistem pengadaan yang real time melakukan transformasi ke arah 100 persen e-procurement, manfaatkan teknologi untuk peningkatan kapasitas pengolahan data pengadaan, agar lebih cepat," jelas Presiden Jokowi.

Dia menekankan, big data, analytics kognitif, computing artificial intelegent, blok chain, machine learning dan teknologi terbaru harus mulai digunakan. Dengan bantuan teknologi terkini, bisa memonitor langsung nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

"Sehingga dengan berpijak pada data-data tersebut para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah-langkah percepatan," ujar Jokowi.

Apa lagi, kata Jokowi, dalam kondisi pandemi seperti ini, sangat penting sekali pengadaan dipercepat. Mempercepat alarm peringatan perlu diberikan, karena banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama.

"Bahkan dalam situasi krisis seperti ini dalam kondisi yang darurat seperti masih bekerja dengan channel yang ordinary, biasa-biasa saja, normal-normal saja, belum ganti channel yang extraordinary, mengubah SOP-nya dari normal ke shortcut yang penuh dengan terobosan, akibatnya realisasi belanja yg sudah dianggarkan terlambat," jelas Jokowi.[ipe]