Pengadaan Barang&Jasa Pemerintah Tembus Rp1.027T

IN
Oleh inilahcom
Rabu 18 November 2020
share
 

INILAHCOM, Bogor - Belanja barang dan jasa pemerintah punya peran penaitng dalam mendorong bertumbuhnya perekonomian yang adil dan merata. Serta menentukan kualitas layanan publik.

Saat ini, kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto mengatakan, proses pengadaan barang atau jasa di pemerintahan, sudah memanfaatkan teknologi informasi. Yaitu menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

"Berdasarkan data SPSE, total belanja pengadaan barang/jasa pemerintah 2020 adalah sebesar Rp1.027,1 triliun. Dengan sistem elektronik dan SDM pengadaan yang semakin baik kompetensinya, pemerintah mampu menghemat Rp90 Triliun melalui e-tendering dan e-purchasing," papar Roni saat pembukaan Rakornas Pengadaan di Bogor, jawa Barat, Rabu (18-19/11), bertema "Transformasi Digital Dan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah".

Selain itu, kata dia, LKPP berkolaborasi teknologi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) melalui integrasi sistem, seperti OSS BKPM untuk data perijinan usaha, Kementerian Keuangan untuk data Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk data Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dengah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

"Mulai dijajaki juga integrasi sistem dengan Kementerian Hukum dan Ham untuk data pendirian perusahaan, dan BPS untuk data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)," kata Roni.

Tentu saja, lanjutnya, integrasi sistem bertujuan mulia. Semisal, menjadi satu sistem utuh (end to end system); meningkatkan akurasi data proses pemilihan penyedia; mempermudah proses pengadaan. Selanjutnya LKPP juga melakukan kolaborasi teknologi dengan K/L/PD dan e-marketplace meluncurkan program Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) yang memudahkan pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMKM) berperan aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai pengadaan maksimal Rp50 juta.

"Program Bela Pengadaan merupakan bagian dari gerakan #banggabuatanindonesia sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak COVID-19 terhadap kegiatan perekonomian khususnya bagi usaha mikro dan kecil," ungkapnya.

"Selain itu, diharapkan Bela Pengadaan dapat mempermudah proses belanja langsung dan mendukung adanya pembinaan UMK untuk Go-Digital. Sampai dengan saat ini, Program Bela Pengadaan sudah melibatkan 71 K/L/PD," tuturnya.

Upaya LKPP lainnya, adalah membentuk SDM pengadaan barang/jasa yang kompeten dan profesional, serta kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang unggul dan modern. Keberadaan JF PPBJ sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pengadaan menjadi lebih profesional. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA