Kampanye Hitam, Industri Sawit Diserang Isu Wanita

IN
Oleh inilahcom
Kamis 19 November 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Kampanye hitam terhadap industri sawit di tanah air, seakan tak ada hentinya. Usah isu lingkungan kini diserang isu eksploitasi pekerja wanita. Kabar ini buru-buru dibantah.

Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI, dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis (19/11/2020), membantah adanya eksploitasi pekerja wanita di industri sawit. Hal itu merupakan tuduhan yang tidak didasari fakta-fakta objektif di lapangan.

"Perusahaan sawit di Indonesia, terutama yang menjadi anggota GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), tidak mungkin melakukan praktik ketenagakerjaan yang melanggar Undang-Undang dan prinsip serta kriteria di dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)," papar Sumarjono.

Sumarjono memastikan, industri sawit Indonesia sudah mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan layak bagi para pekerjanya. Bahkan, GAPKI telah bekerjasama dengan ILO (Organisasi PBB untuk urusan Pekerja) dan sejumlah LSM Internasional untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang layak (decent work) di sektor perkebunan kelapa sawit. "Berita yang awalnya di-viralkan kantor berita Amerika Serikat yaitu AP (Associated Press) tersebut sangat bias, tendensius, dan tidak memunhi azas both side coverage," kata Sumarjono.

Sejak pandemi COVID-19 pada Maret 2020, perusahaan-perusahaan sawit anggota GAPKI melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Di mana, keluar-masuk area perkebunan sangat dibatasi. Jika wartawan kantor berita AP benar-benar terjun ke lapangan, apakah benar mereka masuk ke dalam kebun perusahaan mengingat akses yang terbatas sejak pandemik covid-19.
"Seandainya wartawan AP masuk ke dalam kebun perusahaan sawit anggota GAPKI, mereka pasti akan mendapatkan fakta lapangan yang lebih objektif," kata Sumarjono.

Sumarjono mengatakan, perusahaan sawit anggota GAPKI, sangat tunduk dan conply dengan seluruh peraturan yang berlaku, termasuk UU Ketenagakerjaan. Bahkan, GAPKI menargetkan sampai akhir 2020 ini, semua anggota GAPKI telah bersertifikasi ISPO. "Kalau sudah ISPO, kan sudah tidak ada lagi isu-isu terkait tenaga kerja. Karena kalau ada pelanggaran, tidak mungkin mendapatkan sertifikat ISPO," katanya.

Sumarjono meyakini, viralnya berita mengenai eksploitasi pekerja wanita di perkebunan sawit ini adalah bagian dari perang dagang dalam pasar minyak nabati dunia. Ketika berbagai komoditas minyak nabati non sawit tidak bisa lagi bersaing dengan minyak sawit, negara-negara maju melakukan kampanye negatif untuk merusak reputasi. "Harapan mereka bisa memutus rantai pasok dari sisi buyer minyak sawit dan juga end customers dengan mem-viralkan isu-isu negatif," katanya.

Di tengah pandemik covid-19, sektor minyak sawit memberikan sumbangan devisa ekspor sebesar 15 miliar USD hingga September tahun 2020. Sumbangan sawit ini memastikan neraca perdagangan Indonesia pada periode tersebut surplus. Data Kementrian Pertanian menyebut Ada sekitar 4,4 juta tenaga kerja langsung yang bekerja di sektor sawit dan sekitar 12 juta tenaga kerja tidak langsung serta 2,7 juta petani. Dari total luas lahan perkebunan sawit Indonesia yaitu 16,3 juta hektar, sekitar 7 juta hektar atau 43% adalah perkebunan sawit rakyat.

Kata Sumarjono, melalui Kolaborasi multipihak baik lembaga pemerintah maupun organisasi internasional di bidang ketenagakerjaan, GAPKI melakukan upaya berkelanjutan untuk peningkatan, perbaikan, promosi dan implementasi semua aspek yang terangkum dalam kerja layak (decent work). Ada enam agenda yang menjadi perhatian Gapki. Yakni status pekerjaan; dialog sosial; perlindungan anak dan pekerja perempuan; pengupahan; keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan mendorong pengawasan pemerintah.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA