Revisi UU BPK Dinilai Belum Perlu Dilakukan

IN
Oleh inilahcom
Jumat 20 November 2020
share
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi

INILAHCOM, Jakarta - Wacana revisi UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga dilakukan untuk menguntungkan kelompok tertentu, terutama bagi oknum pejabat BPK yang akan mengakhiri masa jabatannya.


"Target merevisi UU ini untuk kepentingan dirinya sendiri si Agung (Ketua BPK) supaya dia tetap terpilih lagi di BPK. Masa jabatan dia kan mau habis pada 2022 nanti," ujar Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Kamis (19/11/2020).


Bagi Uchok, belum ada urgensi untuk melakukan revisi UU BPK, terlebih usulan tersebut bersifat parsial dan tidak komprehensif yang justru merusak marwah BPK sebagai auditor negara.


"Saya kira, usulan revisi UU BPK ini harus dicegah dan jangan sampai lolos. Ini hidden agenda perorangan untuk melanggengkan kekuasaannya," tuturnya.

Berdasarkan informasi, Ketua BPK, Agung Firman Sampurna dan Wakil Ketua Agus Joko Pramono menjadi inisiator revisi UU BPK ini.

Ada empat poin usulan revisi yakni batas usia menjadi anggota BPK ditulis 70 tahun, periodeisasi 2 kali seperti tertuang dalam UU BPK dihilangkan, anggota BPK dipilih secara collective collegial dan BPK boleh mengelola anggaran sendiri.

Uchok menilai, substansi revisi UU BPK yang hanya terkait 4 point tidak penting-penting amat. Ini berdampak tidak ada kemajuan bagi BPK ke depan. Apalagi, kalua periodesasi 2 dihapus. Padahal, pembatasan 2 periode ini dibuat untuk membatasi kekuasan.

Berdasarkan Pasal 5 (1) UU Tentang BPK disebutkan Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. "Kalau nggak dibatasi, entar muncul pejabat BPK 4L alias Loe Lagi Loe Lagi," terangnya.

Uchok mensinyalir usulan revisi UU BPK ini bertujuan melanggengkan kekuasan oknum BPK yang haus kekuasaan.

Karena itu, semua anak bangsa wajib menjaga marwah BPK agar tidak menjadi tempat penampungan para orang tua jompo.

"Jika revisi ini diakomodir, BPK kedepan diisi oleh orang-orang jompo," tutur.

Uchok kembali menegaskan, usuran revisi penghapusan pembatasan jabatan 2 periode harus di tolak. Hal ini sangat berbahaya bagi masa depan BPK.

"Nanti BPK diisi oleh orang yang sama. Masa mau jadi pejabat BPK sampai mati. Jadi, harus dicegah, jangan sampai revisi UU BPK ini diakomodir," jelasnya.

Lebih lanjut, Uchok mengatakan jika mau merevisi UU BPK maka harus obyektif berdasarkan kebutuhan kelembagaan BPK.

"Jangan membawa kepentingan diri atau kelompok. Itu nggak boleh," pungkasnya.


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA