Anita Diminta Jangan Berhubungan Dengan Pinangki

IN
Oleh inilahcom
Rabu 25 November 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Saksi Anita Kolopaking mengaku diwanti-wanti oleh Joko Tjandra agar tidak berurusan dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Hal itu disampaikan Anita saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat dengan terdakwa Pinangki.

"Awal September, Pak Joko kirim action plan ke saya. Beliau marah, 'Anita, jangan urusan sama Pinangki dan Andi Irfan Jaya, mereka mau nipu saya, jangan hubungan lagi sama dia, ini (action plan) apa-apaan ini. Ini Andi Irfan kirim kayak gini, apa ini? Saya nggak mau berurusan sama mereka'," kata Anita saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Anita juga mengklaim tidak mengetahui kesepakatan fee action plan senjlai USD 10 juta. Anita mengaku mengetahui proposal action plan itu belakangan dari Rahmat, yang merupakan rekan Pinangki."Detailnya enggak. Tapi Pak Rahmat bilang iya proposal nggak disetujui. (Terkait permintaan USD 100 juta) enggak tahu saya, karena saya tahu dari mulut Rahmat," jawab Anita.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima suap USD500 ribu dari USD1 juta yang dijanjikan oleh Joko Tjandra.

Suap itu diberikan kepada Pinangki melalui pengusaha Andi Irfan Jaya untuk mengurus permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Joko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Setidaknya tiga kali Pinangki bertemu Joko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia. Saat bertemu Joko Tjandra pertama kali pada 12 November 2019, Pinangki memperkenalkan diri sebagai jaksa dan mampu mengurusi upaya hukum Joko Tjandra.

Pada pertemuan 19 November 2019, Joko Tjandra meminta Pinangki untuk mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat kepada Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status hukum Joko Tjandra. Menanggapi hal ini, Pinangki menyanggupi dan akan menindaklanjuti surat tersebut.

Pertemuan itu pun membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan Joko Tjandra untuk mengurus permintaan fatwa MA.

Pada saat itu, Pinangki secara lisan menyampaikan akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD 100 juta.

Namun, pada saat itu Joko Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan USD 10 juta yang akan dimasukkan ke dalam action plan.

Action plan tersebut kemudian dibahas Pinangki, Joko Tjandra dan Andi Irfan Jaya dalam pertemuan di kantor Joko Tjandra di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019.

Andi Irfan Jaya disebut sebagai orang swasta yang akan bertransaksi dengan Joko Tjandra terkait pengurusan fatwa lantaran Joko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Anita Kolopaking.

Sebagai tanda jadi, Joko Tjandra memberikan USD 500 ribu ke Pinangki melalui Herriyadi Angga Kusuma yang merupakan adik iparnya. Setelahnya Pinangki memberikan USD 50 ribu dari USD 500 ribu yang diterimanya ke Anita.

Namun, kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana, padahal Joko Tjandra sudah memberikan down payment kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu.

Joko Tjandra pun membatalkan action plan pada bulan Desember 2019. Meski action plan urung terlaksana, Pinangki telah menguasai USD 450 ribu yang diterimanya dari Joko Tjandra. Jaksa menduga Pinangki 'mencuci' uang yang telah diterimanya tersebut.

Jaksa menyebut pada periode 2019-2020 Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Joko Tjandra dengan cara menukarkan uang USD 337.600 atau senilai Rp 4,7 miliar ke money changer.

Pinangki juga meminta suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf menukarkan mata uang USD10.000 atau senilai Rp 147,1 juta lewat anak buahnya.

Kemudian, pada periode November 2019 hingga Juli 2020, uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan pribadi Pinagki. Dipaparkan Jaksa, Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp1.753.836.050 atau Rp1,7 miliar untuk satu unit BMW X5 dengan plat nomor F 214.

Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dalam beberapa tahap. Selanjutnya Pinangki juga membayarkan sewa apartemen di Amerika Serikat pada Desember 2019 senilai RpRp 412,7 juta. Pembayaran itu dilakukan dengan cara setor tunai lewat dari rekening BCA milik Pinangki.

Kemudian, Pinangki membelanjakan uang haram itu untuk Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta. Selanjutnya Pinangki juga membelanjakan uang haram itu untuk pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso terkait perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.

Pinangki pun menggunakan uang itu untuk melakukan pembayaran kartu kredit di berbagai bank sejumlah Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta. Pembayaran itu dilakukan pada periode November 2019 hingga Juli 2020.

Pinangki juga tercatat melakukan pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar USD68.900 atau setara Rp940,2 juta.

Terakhir, Pinangki menggunakan uang haram dari Joko Tjandra untuk membayar Sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai USD38.400 atau setara Rp525,2 juta. Dengan demikian, jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh Pinangki sekitar USD 444.900 atau setara Rp 6.219.380.900.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA