DPR Minta OJK, Percepat Restrukturisasi Jiwasraya

IN
Oleh inilahcom
Rabu 02 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR, Aria Bima mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan restrukturisasi polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Seiring telah disetujuinya skema penyelamatan Jiwasraya ke IFG Life. "Jiwasraya dan IFG Life membutuhkan izin produk dari OJK untuk bisa melakukan restrukturisasi dan transfer polis. IGF Life didirikan pada 22 Oktober 2020, selanjutnya pada Januari 2021 diharapkan izin produk dari OJK keluar," kata Aria dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Menurut Aria, program restrukturisasi Jiwasraya perlu segera dijalankan mengingat gagal bayar telah mengakibatkan ketidakpastian bagi nasabah Jiwasraya, selain juga untuk mencegah laju defisit ekuitas Jiwasraya.

Pada 31 Oktober 2020, liabilitas Jiwasraya sebesar Rp53,9 triliun, sedangkan nilai aset terus turun di angka Rp15,4 triliun, sehingga negatif ekuitas Jiwasraya mencapai Rp38,5 triliun. "Kondisi negatif ekuitas di Jiwasraya terus meningkat. Pada Desember 2018 defisit ekuitas mencapai Rp30,3 triliun, dan bulan Desember 2019 defisitnya sampai Rp34,6 triliun. Terakhir, pada Oktober 2020 negatif ekuitasnya mencapai Rp38,5 triliun," kata dia.

Menurutnya, lonjakan defisit itu dipengaruhi oleh nilai aset yang sebagian besar tidak likuid dan mayoritas buruk dan aset Jiwasraya yang terus alami penurunan sejak 2018.

Pada Selasa (1/12/2020), Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR berjanji untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Panja Jiwasraya. Isinya, restrukturisasi Jiwasraya mulai Desember 2020 sampai Oktober 2021. "Kami akan tindak lanjuti seluruh arahannya dan Insya Allah, kita jaga amanahnya sebaik-baiknya dan saya yakinkan tim yang kami bentuk juga adalah tim terbaik yang kami miliki," ujar Erick.

Kata erick, sesuai hasil rapat Panja Jiwasraya Komisi VI DPR yang dibentuk pada Januari 2020 dan melakukan pertemuan yang intensif sebanyak tujuh kali, maka tentu diskusi dan solusi bersama yang diberikan Komisi VI DPR kepada Kementerian BUMN dipastikan adalah bahwa negara hadir serta memastikan keamanan polis untuk nasabah Jiwasraya.

"Kami yang ditugasi tidak mungkin juga sempurna dalam bekerja, pasti ada kekurangannya. Namun, percaya lah sesuai dengan tugas dan tupoksinya, kami juga ingin membangun korporasi yang bersaing di era persaingan terbuka ini," katanya. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA