Polemik Impor Bawang Putih, KPPU Dinilai Tak Tegas

IN
Oleh inilahcom
Rabu 02 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Polemik impor bawang putih tak kunjung usai, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai tidak tegas memberi rekomendasi kepada pemerintah yang hanya bersifat penyerderhanaan prosedur impor bawang putih. Akibatnya terjadinya diskriminasi dalam pemberian kouta impor dan tidak tepat waktu dalam pemenerbitan izin oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Umar Anshori, Sekretaris Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang (FKP3) kepada awak media di Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Umar menilai, KPPU lambat mengatasi polemik bawang putih.
"Sehingga wajar bila importasi bawang putih terus menjadi polemik, sampai ada dugaan praktek suap kouta impor Hortikultura," katanya.

Selanjutnya kata Umar, FKP3 menegaskan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan persekongkolan antara Pelaku Usaha dengan Pemerintah dan/atau dengan Pengusaha lainnya ke KPPU. Jadi tidak benar kalau KPPU bilang tidak ada laporan atas persekongkolan importasi bawang putih ini.

"Kalau misal laporan kami tidak cukup bukti, kami minta kepada KPPU menyampaikan secara resmi kepada kami," tambahnya.

Polemik importasi bawang putih, lanjut Umar, sangat merugikan konsumen karena harga tidak stabil dipasaran, bisa terjadi spekulan pada harga bawang putih.

"Harga bawang putih diprediksi tahun 2021 sekitar Rp. 22.000 per kg jenis sico sedangkan katting Rp.26.000 per kg itu harga importir kalau konsumen mencapai Rp. 30.000 per kg. walaupun sebelumnya harga bawang putih pada bulan April sampai Juni 2020 harga bawang putih hanya Rp. 8000 per kg jenis sico sedangkan katting Rp. 12.000," jelasnya.

Menurut Umar, bawang putih susah ditanam di Indonesia, jadi tak perlu dipaksakan tanam bawang putih, apalagi, hasil panen di petani tahun ini banyak yang tidak terserap, sedangkan bawang putih tersebut 95 persen impor, telah diakui oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), bagaimana mungkin mau membatasi barang yang 95 persen tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan konsumen.

"Uang APBN miliyaran yang dialokasikan untuk pengembangan bawang putih itu uang rakyat, mesti dipertanggungjawabkan, jadi sudah seharusnya program tanam bawang putih di evaluasi keberhasilannya dan manfaatnya untuk masyarakat," tegasnya.

Umar mengatakan, Jika pemerintah berhasil mengembangkan bawang putih, sebaiknya dikembangkan sendiri berkerjasama dengan petani, kecuali pemerintah mau mencari kambing hitam ketika tahun 2021 swasemba bawang putih gagal.

"Kami kasihan pada masyarakat, uang APBN miliyaran pengembangan bawang putih hasilnya tidak jelas, ditambah biaya wajib tanam swasta yang kenyataannya juga di pungut dari masyarakat konsumen dengan dibebankan ke harga modal importir, jelas ini semua beban masyarakat atau konsumen," tutupnya.

Sebelumnya, kepada media, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengklaim salah satu yang akan menjadi fokus pengawasannya secara khusus adalah bawang putih. Selain itu, pihaknya pun mengklaim telah memberikan sanksi kepada para pelaku usaha bawang putih. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir harga bawang putih selalu menjadi masalah karena harganya yang terlalu mahal.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA