https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   03 December 2020 - 14:11 wib

KPK Sita 8 Sepeda & Rp4 M dari Rumah Edhy Prabowo

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebanyak 8 unit sepeda dari hasil penggeledahan rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo, Rabu (2/12/2020) kemarin.

"Pada penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan antara lain sejumlah dokumen terkait perkara ini, barang bukti elektronik dan 8 unit sepeda yang pembeliannya diduga berasal dari penerimaan uang suap," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (3/12/2020).

Selain sepeda, tim KPK juga menyita uang senilai total Rp 4 miliar dengan pecahan rupiah dan mata uang asing. Ali menambahkan, penyidik akan segera menganalisis barang yang diamankan tersebut untuk bisa disita sebagai alat bukti.

"Tim penyidik akan menganalisa seluruh barang dan dokumen serta uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan tersebut untuk selanjutnya segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini," ungkap Ali.

Dalam penggeledahan itu, penyidik senior KPK Novel Baswedan juga turun langsung. Sebelumnya, KPK juga menggeledah tiga tempat di Bekasi, Jawa Barat. Masing-masing adalah kediaman tersangka Suharjito, Direktur PT DPP (Dua Putra Perkasa), kantor; dan gudang PT DPP.

Pekan lalu, tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 7 tersangka, yaitu sebagai penerima Edhy Prabowo (EP) sebagai Menteri KKP, Safri (SAF) sebagai Stafsus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) sebagai Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) sebagai Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih (AF) sebagai Staf istri Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) dan Suharjito (SJT) Direktur PT DPP selaku pemberi.

Untuk diketahui, kasus ini bermula setelah Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budi Daya Lobster. Andreau Pribadi Misata (APM) selaku staf khusus menteri ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Sedangkan Safri (SAF), yang juga staf khusus menteri, menjabat wakil ketua pelaksana.

Selanjutnya, pada awal Oktober 2020, Suharjito menyambangi kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa ekspor benur hanya dapat dilakukan melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

PT DPP diduga mentransfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total Rp 731.573.564.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri atas AMR dan ABT, yang diduga merupakan nominee dari pihak EP serta YSA. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar.

Pada 5 November 2020, Ahmad Bahtiar diduga mentransfer uang ke salah satu rekening atas nama Ainul Faqih selaku staf istri Menteri Edhy Prabowo, Iis Rosyati Dewi, senilai Rp 3,4 M. Uang tersebut diduga diperuntukkan buat keperluan Edhy Prabowo, Iis Rosyati, Safri, dan Andreau Pribadi dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggunaan belanja oleh Edhy Prabowo dan Iis Rosyati pada 21-23 November sekitar Rp 750 juta berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV serta baju Old Navy.

2. Uang dalam bentuk USD 100 ribu dari Suharjito yang diterima Safri dan Amiril Mukminin

. 3. Safri dan Andreau menerima uang sebesar Rp 436 juta. [fad]

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Jangan Ragukan Gubernur Anies dan Komitmen Anti Korupsinya

Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean government) dari korupsi kemb
berita-headline

Viral

Curhat Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Masih Ngotot, Apa Yang Dicari?

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bergulir.
berita-headline

Inersia

Merekam Jejak Anies dan Prasetio di KPK, Laporan Pandangan Mata

Hari ini, Selasa (21/9/2021), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhada
berita-headline

Viral

75 Pegawai KPK Tak Bisa Diberhentikan

Mahkamah Agung (MA) memutuskan tindak lanjut hasil asesmen tes waw
berita-headline

Viral

Ramai Dikritik, KPK Buka Suara Soal Napi Koruptor Jadi Penyuluh Korupsi

Setelah ramai pemberitaan soal Narapidana dijadikan penyuluh korupsi, Komisi Pemberantasan Korups