Covid-19 Tinggi, Ponorogo Setop Kegiatan PTM

IN
Oleh inilahcom
Jumat 04 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Ponorogo - Pemerintah daerah (Pemda) Ponorogo kembali memberlakukan larangan aktivitas Pembelajaran Tatap Muka (PTM) karena masih tingginya penularan virus Covid-19 di wilayahnya.

Keputusan ini berlaku sejak 1 Desember 2020, sehingga proses belajar mengajar kembali dilakukan lewat virtual atau jarak jauh.

"Untuk warga yang akan menggelar hajatan, kembali ke awal-awal Covid-19. Dibatasu betul, maksimal undangan hanya 100 orang sudah termasuk panitianya," kata Plt Bupati Ponorogo, Soedjarno, Jumat (4/12/2020).

Dia juga menghimbau kepada para kepala desa dan camat untuk betul-betul menekankan kepada masyarakat agar disiplin 3 M. Yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Himbauan itu juga Dia sampaikan pada kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

"Penularan covid-19 di Ponorogo sudah menyebar ke rumah tangga hingga kantor-kantor. Kami prihatin, teman-teman di lingkungan Pemkab sudah ada yang terkena," katanya.

Tim satgas penanggulangan Covid-19 Ponorogo mencatat, ada 15 PNS di lingkungan Pemkab Ponorogo yang terpapar Covid-19. Jumlah tersebut, tersebar di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebanyak 13 orang.

Dimana salah satu diantaranya meninggal dunia. Kemudian di Dispendukcapil dan Inspektorat, masing-masing satu orang.

"Mereka sementara ini menjalani isolasi," katanya.

Sebelumnya, jumlah kasus positif Covid-19 di Ponorogo semakin bertambah. Perkembangan terbaru, kini jumlahnya sudah tembus 700 orang. Dimana ada penambahan 26 kasus konfirmasi baru.

"Ada penambahan lagi, saat ini jumlah kumulatif ada 708 orang. Setelah perkembangan terakhir ada penambahan 26 kasus konfirmasi Covid-19 baru," kata Plt. Bupati Soedjarno.

Soedjarno menyebut 26 kasus konfirmasi baru tersebut, selain hasil tracing dari kasus positif sebelumnya, juga ada temuan baru. Salah satunya berawal dari hasil rapid test reaktif untuk keperluan Bawaslu maupun KPU.

Yakni sebagai pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) maupun untuk menjadi petugas KPPS. "Jadi 3 orang ingin jadi PTPS dan 2 orang lagi merupakan petugas KPPS," katanya.[Beritajatim/jat]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA