9.495 Peserta BPJS Jakut Diminta Registrasi Ulang

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 05 Desember 2020
share
Masyarakat mendatangi kantor BPJS Kesehatan Kota Jakarta Utara untuk mengurus berbagai layanan administrasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19

INILAHCOM, Jakarta - Sebanyak 9.495 peserta Non PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan) Wilayah Jakarta Utara diminta untuk melakukan registrasi ulang karena data kepesertaan mereka tidak dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).


Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kota Jakarta Utara, Ghuri Ghuryani, Jumat (4/12/2020). Saat ini jumlah peserta yang terdata di Jakarta Utara & Kepulauan Seribu ada sebanyak 2.074.846 peserta.


"Berdasarkan rekomendasi lembaga terkait seperti KPK, BPKP tahun buku 2018, dan hasil rakornis eselon I Kementerian/Lembaga pada 21 September 2020 lalu di Jakarta Utara ada 9.495 peserta yang harus melakukan registrasi ulang," ujar Ghuri Ghuryani.

Ghuri Ghuryani mengungkapkan agar dapat kembali menikmati layanan BPJS Kesehatan maka sebanyak 9.495 peserta tersebut harus melakukan registrasi ulang dengan mekanisme melalui Pandawa (Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp) ataupun menghubungi petugas fakses rujukan.


Pasalnya, kebanyakan NIK dan KK para peserta ini belum tersinkronisasi secara online atau tidak ditemukan di data base Dukcapil Pusat (Kemendagri) sehingga mereka harus memperbaharui data mereka di Dukcapil domisili mereka masing-masing.


"Kami sudah memberikan surat pemberitahuan kepada peserta ini sejak Oktober 2020 dan pada 1 November 2020 sudah menonaktifkan kepesertaan mereka. Pengaktifan kembali dengan melakukan registrasi ulang melalui Pandawa Jakarta Utara di nomor 081282519335 dengan menyertakan foto KTP/KK, dan KIS," ungkap Ghuri Ghuryani.


Lebih lanjut, pihak BPJS Kesehatan Kota Jakarta Utara juga menghimbau kepada peserta Non PBI-JK yang memiliki bayi dengan usia di atas 3 bulan agar mengaktifkan kembali kepesertaan bayi dengan mengupdate nama dan NIK bayi.


"Saat ini dari akumulasi data per November 2020 setidaknya ada 16.839 bayi dengan usia di atas tiga bulan yang dilakukan penonaktifan kepesertaan per 1 Desember 2020. Kita himbau melakukan reaktivasi dengan mengupdate data dan membayar iuran melalui berbagai kanal layanan yang ada," tandas Ghuri Ghuryani. [wll]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA