Sri Mulyani Kerek Pungutan CPO, Enak Bener BPDPKS

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 05 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengerek naik pungutan ekspor minyak mentah sawit alias crude palm oil (CPO) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dengan kenaikan pungutan ekspor CPO ini, industri tentunya tidak mau rugi. Mereka pasti menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Yang artinya, petani sawit menderita. Di tengah semakin mahalnya operasional kebun sawit. Ironisnya lagi, di tengah penderitaan petani sawit, BPDPKS malah kebanjiran duit.

Ketika pungutan ekspor CPO dipatok USD 55 per ton saja, harga CPO dan TBS tidak bisa se-irama. Seringkali terjadi harga CPO naik namun harga TBS di petani turun. Apa jadinya jika pungutan itu ambang batasnya dilebihkan dari yang sekarang?

Diketahui, pungutan ekspor Cruide Palm Oil (CPO) atau dana sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) kembali dinaikkan oleh pemerintah. Kenaikan itu dibuktikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK No 57/PMK.05/2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

PMK ini dikeluarkan pada 3 Desember 2020, dan mulai berlaku tujuh hari ke depan. Berarti pada 10 Desember 2020 pungutan ekspor CPO baru dipatok berkisar US$55 per ton dan paling tinggi US$255 per ton. Tarif pungutan US$55 per ton ditetapkan apabila harga CPO di bawah atau sama dengan US$670 per ton.

Sedangkan ketika harga CPO di atas US$670 sampai dengan US$695 per ton, maka tarif pungutan ekspornya naik US$5 menjadi US$60 per ton. Namun bila harga CPO di atas US$695 sampai dengan US$720 per ton, maka tarif pungutan naik lagi US$15 per ton menjadi US$75 per ton.

Pun demikian ketika harga CPO di atas US$720 sampai US$745 per ton, pungutan naik menjadi US$90 per ton, dan seterusnya. Setiap harga CPO naik US$25 per ton, maka pungutan ekspor ikut naik sebesar US$15 per ton. Nah, ketika harga CPO menembus lebih dari US$995 per ton, maka tarif pungutan ekspornya US$255 per ton.

Atas kebijakan ini, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto melontarkan kritiknya. Jelas-jelas, beleid yang dikeluarkan Sri Mulyani ini, bertujuan memiskinkan petani.

Di saat harga CPO sekarang ini naik, yang diikuti dengan kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, pungutan kembali dinaikkan. Padahal pemanfaatan dari hasil pungutan ini hanya untuk subsidi biodiesel (B30) yang dimiliki para konglomerat sawit.

"Kami sudah menghitung, dengan pungutan 55 dolar saja, harga berkurang Rp150/kg TBS petani. Dan jika pungutan 55 dolar AS hingga 255 dolar AS itu, sudah sangat membunuh petani. Sebab akan mengurangi harga hampir Rp500/kg TBS," papar Darto.

"Kapan petani sawit bisa menikmati harga TBS yang bagus? Jelas ini hanya untuk kepentingan para konglomerat sawit dan disubsidi petani," imbuh Darto melalui pers rilis SPKS, Jumat (4/12/2020).

Kata Darto, kebijakan yang dipilih Sri Mulyani ini, jelas sangat salah kaprah. Karena dikeluarkan di saat pandemi Covid-19, yang dirasakan menjadi pukulan bagi petani sawit. Misalnya ada kenaikan pupuk, dan sarana produksi di tingkat petani.

Selain itu, ia juga menyayangkan karena petani sawit tidak dilibatkan dalam konsultasi akan dampak dari kenaikan pungutan CPO ini. "Kebijakan ini hanya mau mengejar ambisi target untuk melangkah ke B40 dan sangat merugikan petani sawit di indonesia. Kami minta agar kebijakan ini segera di evaluasi kembali termasuk Badan yang mengelola dana sawit (BPDPKS) sebab tidak ada transparansi dan akuntabilitas di sana. Yang menyusun dan yang mengusulkan kebijakan ini dari komite pengarah dan dewan pengawas ada konglomerat biodiesel di situ," tuding Darto.

Selain Sekjen SPKS, kenaikan pungutan ekspor pun menjadi bahan diskusi sekaligus perdebatan hangat di media sosial. Di facebook misalnya, akun group SAWITKU MASA DEPANKU (SAMADE) di "serbu" perdebatan setelah salah seorang anggotanya mengunggah berita kenaikan pungutan CPO. Menariknya, sebagian facebooker terkesan menyalahkan pemerintah namun ada juga yang membela pemerintah.

Bahkan Edia Suhanda Rio menulis dalam komentarnya, " Mantap.Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Menkeu Sri Mulyani.," tulisnya tanpa bisa ditebak dengan pasti apakah pujian itu sesungguhnya, atau malah bahasa satire. Yang jelas, yang kaya makin kaya yang miskin tambah miskin karena aturan sang menkeu.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA