Haris Tagih Janji Firli Hukum Mati Koruptor

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 05 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Jakata Operasi tangkap tangan (OTT) kembali digelar KPK. Dalam operasi senyap kali ini, tim mengamankan seorang pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).


"Betul, pada hari jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai Sabtu 5 Desember 2020 jam 02.00 dinihari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap tersangka PPK pada Program Bansos di Kemensos RI," kata Ketua KPK, Firli Bahuri kepada wartawan, Sabtu (5/12/2020).

Pejabat PPK tersebut diduga menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos dalam penanganan pandemi Covid-19. KPK mempunyai waktu 124 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.


Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama menagih janji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang akan mengambil opsi hukuman mati bila ada pejabat yang berani korupsi dana bansos.

"Korupsi bantuan bansos untuk masyarakat di masa pandemi adalah kejahatan kemanusiaan yang paling biadab. Karena memanfaatkan situasi atau keadaan Dimana negara dan rakyat sedang dalam kesulitan," tegas Haris di Jakarta, Sabtu (5/12/2020).
Haris pun meminta agar Firli memenuhi janjinya untuk menghukum pelaku dengan hukuman seberat-beratnya yaitu hukuman mati."Saya menagih janji pimpinan KPK untuk menghukum mati koruptor dana bansos," tegasnya.


KNPI kata Haris juga menyerukan kepada seluruh organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan agar turun ke jalan untuk mendesak KPK mengusut tuntas rasuah dana bansos di Kementerian Sosial. Karena masa depan bangsa ini ada para pemuda Indonesia.


"Usut tuntas jangan hanya sampai PPK karena korupsi bansos ini adalah jaringan besar. Banyak pejabat di Kemensos yang diduga bermain dan ada kemungkinan sampai pucuk tertinggi. Kami meminta KPK periksa semua perusahaan penerima pengadaan bansos di Kemensos," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan kepada semua pihak untuk tidak melakukan korupsi dana bantuan sosial (bansos). Bahkan KPK akan mengambil opsi hukuman mati bila ada yang berani korupsi dana bansos.

"Jangan pernah berpikir, coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan," kata Firli.

Dia melanjutkan, kondisi pandemi Covid-19 tentunya masuk atau memenuhi unsur 'dalam keadaan tertentu' sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos.

"Miris, sangat kejam dan sungguh tega apabila bansos di tengah pandemi seperti ini, masih saja di korupsi untuk kepentingan sendiri," ujar Firli Sabtu (29/8).

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA