Buntut PE CPO Progresif

Sri Mulyani Perkaya BPDPKS, Miskinkan Petani Sawit

IN
Oleh inilahcom
Senin 07 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) progresif bikin sulit petani sawit. Harga tandan buah segar (TBS) bakal anjlok.

Hal itu disampaikan tokoh sawit nasional, Maruli Gultom menanggapi beleid yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/ 2020 yang merevisi PMK 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit.

Informasi saja, melalui aturan baru yang diberlakukan pada 10 Desember mendatang, PE melonjak dari semula USD55 per ton menjadi USD180 per ton. Melonjaknya PE selain karena regulasi baru juga karena naiknya harga CPO dunia. Saat ini harga CPO dunia berada di kisaran USD880 ton cif Rotterdam.

Maruli menambahkan, harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam negeri (FOB Dumai/Belawan) ditentukan oleh harga CIF Rotterdam, dikurangi biaya freight & insurance, dikurangi PE dan pungutan-pungutan lain.

Sementara harga CPO di daerah terbentuk dari harga CPO (FOB Dumai/Belawan) dikurangi ongkos angkut dari lokasi produsen CPO ke Dumai/Belawan. Sedangkan harga tandan buah segar (TBS) mengacu pada harga CPO di masing-masing daerah.

"Hitungan ini mengacu pada rumus yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perkebunan. Secara sederhana hitungan adalah 20% dikalikan harga CPO di daerah tersebut. Dengan demikian harga TBS di satu daerah dengan daerah lain bisa beda," kata Maruli di Jakarta.

Dari mekanisme harga di atas, jelas bahwa seluruh beban pungutan ditanggung oleh produsen TBS, termasuk petani kecil yang memproduksi 43% dari total TBS nasional. Di mana 43% produksi CPO berasal dari petani kecil.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan aturan baru atas pungutan ekspor(PE) terhadap minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO ) beserta produk turunannya. Kebijakan progresif ini berlaku mulai 10 Desember, mendatang. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/ 2020 yang merevisi PMK 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit.

PMK ini berisi skema pungutan ekspor CPO berdasarkan layer atau lapisan harga CPO. Aturan yang diteken 3 Desember 2020 ini berlaku tujuh hari setelah diundangkan.Ini artinya, aturan ini berlaku mulai 10 Desember.

Diketahui, dengan aturan baru tersebut, pada 10 Desember nanti PE melonjak dari semula USD55 per ton menjadi USD180 per ton. Melonjaknya PE hingga mencapai USD180 per ton ini selain karena adanya regulasi baru, juga karena melonjaknya harga CPO dunia. Di mana harga CPO dunia saat ini di kisaran USD880 ton cif Rotterdam.

Kenaikan harga CPO ini tentu saja menjadi kabar gembira bagi para pengusaha dan petani sawit. Namun ternyata kenaikan harga CPO ini tidak dinikmati petani sawit, mengingat pemerintah juga merubah kebijakan sehingga PE melonjak.

"(Kebijakan) Ini tentunya membuat petani makin miskin. Di saat harga CPO naik, pungutan (ekspor) dinaikkan. Padahal, pemanfaatannya hanya untuk biodiesel yang dimiliki para taipan sawit," protes Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto.

Dengan adanya kenaikan PE tersebut, yang dikorbankan adalah petani sawit. Sebab, dasar pembelian tandan buah segar (TBS) petani itu berdasarkan dari harga CPO dikurangi PE.

Darto mengkalkulasi, dengan PE sebesar USD55 per ton saja, harga TBS petani berkurang Rp150 per kilogram (kg). Sementara jika PE sebesar USD180 per ton akan mengurangi harga TBS petani hampir Rp500 per kg. "(Kebijakan itu) sangat membunuh petani. Kapan petani menikmati harga TBS yang bagus? Jelas ini hanya untuk kepentingan para taipan dan mereka (taipan) disubsidi petani," kata Darto.

Kebijakan tersebut dinilai Darto salah kaprah karena dikeluarkan saat pandemi Covid-19 dan tidak melibatkan petani. Kebijakan ini, kata Darto, hanya untuk menyukseskan kepentingan program biodiesel di mana industrinya hanya dimiliki segelintir taipan saja. "Ini hanya mau mengejar target untuk melangkah ke B40 dan merugikan petani kecil. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dievalusi," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Darto juga mengkritisi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang diberikan kewenangan pemerintah mengelola dana hasil pungutan ekspor. Menurut Darto, BPDP-KS kurang transparan dalam mengelola dana tersebut. "Badan yang mengelola dana sawit ini tidak ada transparansi dan akuntabilitas," katanya. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA