KPK Heran Pertimbangan MA Soal Kedermawanan

IN
Oleh inilahcom
Rabu 09 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku heran dengan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Dirut PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.

Dalam pertimbangannya, MA menyebut pemberian mobil seharga ratusan juta kepada Wahid Husen selaku Kalapas Sukamiskin tidak berdasar niat jahat, melainkan sifat kedermawanan.

"Sekalipun putusan hakim haruslah tetap kita hormati, namun di tengah publik yang saat ini sedang bersemangat dalam upaya pembebasan negeri ini dari korupsi, penggunaan terminologi kedermawanan dalam putusan tersebut mengaburkan esensi makna dari sifat kedermawanan itu sendiri," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (9/12/2020).

Dalam putusannya, MA menyunat hukuman suami artis Inneke Koesherawati tersebut dari sebelumnya 3,5 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan menjadi 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Padahal seharusnya, pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara tidak dibenarkan dimata hukum dan masuk kategori suap atau gratifikasi.

"Pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara ataupun pegawai negeri karena kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki si penerima sedangkan si pemberi ada kepentingan dibaliknya tentu itu perbuatan tercela. Bahkan dalam kontek penegakan hukum hal tersebut dapat masuk kategori suap atau setidaknya bagian dari gratifikasi yang tentu ada ancaman pidananya," kata Ali.

MA mengabulkan PK Fahmi Darmawansyah terkait perkara suap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husen. Majelis Hakim Agung PK yang dipimpin Salman Luthan dengan anggota Abdul Latif dan Sofyan Sitompul memutuskan menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan pidana penjara kepada Fahmi Darmawansyah atau berkurang dari putusan sebelumnya, yakni 3 tahun 6 bulan penjara.

Dalam salah satu pertimbangan putusannya, MA menilai, pemberian mobil Mitsubishi Triton seharaga Rp 427 juta oleh Fahmi kepada Wahid tidak dilandasi oleh niat jahat untuk memperoleh fasilitas di Lapas Sukamiskin. MA menjelaskan, saat itu Fahmi mendekam di Lapas Sukamiskin atas perkara suap proyek di Bakamla bersalah dalam kasus suap pejabat Badan Keamanan Laut.

Berdasarkan keterangan Fahmi, Wahid Husen dan Andri Rahmat, pemberian mobil tersebut berawal dari pembicaraan antara Andri dan Wahid di ruang kerjanya pada April 20218. Saat itu, Wahid mengungkapkan ingin memiliki mobil tersebut dan keesokan harinya Andri menyampaikan kepada Fahmi bahwa Wahid meminta mobil Mitsubishi Triton. Fahmi pun menyetujui membelikan mobil tersebut bukan karena fasilitas yang diperoleh melainkan karena sifat kedermawananya.

Demikian juga dengan sejumlah pemberian lain dari Fahmi kepada Wahid seperti uang servis mobil, uang menjamu tamu lapas, tas merek Louis Vuitton untuk atasan Wahid, dan sepasang sepatu sandal merek Kenzo untuk istri Wahid yang seluruhnya bernilai Rp 39,5 juta. Majelis PK MA menilai pemberian itu tidak berkaitan dengan fasilitas yang diperoleh Fahmi yang bertentangan dengan kewajiban Wahid sebagai Kalapas Sukamiskin atau dengan kata lain tidak ada hubungan hukum antara pemberian sesuatu oleh Fahmi dengan kewajiban Kepala Lapas untuk berbuat, atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA