Surati Jokowi, Apkasindo Minta Tunda Aturan BK CPO

IN
Oleh inilahcom
Kamis 10 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung mendesak pemerintah memberikan relaksasi kepada industri sawit di tengah pandemi Covid-19.

Relaksasi ini berupa penundaan aturan anyar pungutan ekspor minyak mentah sawit (Crude Palm Oil/CPO) serta produk turunan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 yang mengatur pungutan ekspor minyak mentah sawit.

Kata Gular, Apkasindo telah melayangkan surat usulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 November 2020. Saat ini, pajak ekspor yang diberlakukan untuk industri minyak sawit meliputi dua instrumen, yakni Bea keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE).

Berdasarkan beleid yang baru saja dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani (PMK 191/2020), menetapkan bea keluar diberlakukan ketika harga minyak sawit melewati threshold sebesar US$750 per ton. Di mana, besaran bea keluarnya dipatok eskalatif dan progresif, menyesuaikan dengan kenaikan harga di pasar global. Sedangkan untuk pungutan ekspor yang dananya dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pada akhirnya digunakan untuk pengembangan industri sawit di dalam negeri. "Kami mengusulkan kepada pemerintah supaya BK sawit sementara dinolkan atau ditunda dulu. Agar tidak menjadi beban tambahan, atau dua kali kena. Yang menyebabkan tertekannya harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Jadi cukup pungutan ekspor saja yang lanjut," papar Gulat, beberapa waktu lalu.

Informasi saja, besaran dana pungutan ekspor CPO yang ditetapkan sebesar US$55 per ton, cukup terasa dampaknya kepada produktivitas kebun sawit yang menyerap 21 juta petani. Artinya, jika jika pungutan ekspor tidak disesuaikan dengan kenaikan harga CPO, maka program B30 terancam mangkrak. Akibatnya, stok CPO di dalam negeri melimpah, tanki penampungan CPO penuh, sehingga TBS Petani tidak ada yang beli. Bisa dipastikan, harga TBS bakal terjun bebar. "Ujung-ujungnya petani yang paling terkena," tegas Gulat.

Menurut Gulat, pemberlakuan BK bersamaan dengan PR, dikhawatirkan menjadi pukulan terhadap harga TBS yang signfikan. "Karena dalam struktur penetapan harga TBS petani ditetapkan setiap minggu, BK dan pungutan ekspor itu masuk dalam biaya pengurang harga TBS yang diterima petani (istilah umumnya biaya Produksi). Kalau untuk Pungutan ekspor kami Petani mendukung, karena memang berkat pungutan ekspor inilah harga TBS Petani terjaga melalui biodiesel, itu faktanya," bebernya.

Selain itu, menurut Gulat, optimalisasi dana pungutan ekspor yang dikelola BPDPKS, sebaiknya diberikan untuk keperluan petani kelapa sawit.
Apabila pemerintah menaikkan pungutan ekspor, maka petani sawit berharap mendapatkan berkahnya. Yakni, dana pungutan ekspor CPO dikembalikan ke petani melalui BPDPKS.

"Bisa dalam bentuk biaya replanting, biaya pemupukan kebun eksisting, biaya jalan kebun, pelatihan, peningkatan SDM, sertifikasi ISPO, pembangunan PKS Mini dan pembinaan kelembagaan Petani sebagaimana amanah UU perkebunan, " jelasnya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA