Desi Aryani dkk Didakwa Korupsi Proyek Fiktif

IN
Oleh inilahcom
Kamis 10 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani bersama empat orang mantan pajabat PT Waskita Karya didakwa melakukan korupsi terkait pekerjaan subkontraktor fiktif.

Keempat mantan pejabat di perusahaan pelat merah itu yakni, Fathor Rachman; Jarot Subana; Fakih Usman; serta Yuly Ariandi Siregar.

"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum," kata Jaksa KPK Ronald F Worotikan membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (10/12).

Kelima terdakwa tersebut didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain terkait pekerjaan subkontraktor fiktif. Jaksa menyebut Desi Arryani diperkaya Rp3,4 miliar; Fathor Rachman Rp3,6 miliar; Jarot Subana Rp7,1 miliar; Fakih Usman Rp8,8 miliar; dan Yuly Ariandi Siregar Rp47,3 miliar.

Jaksa membeberkan, terhadap pembuatan 41 kontrak subkontrakor fiktif yang dibuat seolah-olah benar oleh para pegawai dan pejabat Divisi Sipil atas sepengetahuan dan persetujuan dari Para Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pemilihan dan penunjukan terhadap empat perusahaan yakni PT Safa Sejahteta Abadi, CV Dwiyasa Tri Mandiri, PT Mer Engineering dan PT Aryana Sejahteta tidak sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan
Barang dan Jasa.

Akibat rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa I Desi Arryani bersama-sama dengan Terdakwa II Fathor Rachman, Terdakwa III Jarot Subana Terdakwa IV Fakih Usman dan Terdakwa V Yuly Ariandi Siregar dalam melakukan pengambilan dana melalui pekerjaan subkontraktor fiktif untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013

Sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp 202 miliar. Sebagaimana Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 09/LHP/XXI/07/2020, Tanggal 01 Juli 2020 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Pekerjaan Subkontraktor Fiktif.

"Yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp202.296.416.008, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut," tandasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA