Awas Pak Erick, Ada Potensi Korupsi Akuisisi BUMN

IN
Oleh inilahcom
Kamis 10 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mencermati kabar akuisisi tiga perusahaan pelat merah pembiayaan UMKM.

Ketiganya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Salamuddin menilai, penggabungan itu sesuatu yang aneh dan tak lazim dilakukan. Apalagi penggabungan dengan skema akuisisi, dilakukan secara tidak transparan. "Ini sesuatu yang aneh. Masa perbankan mengakuisisi non perbankan, walaupun memiliki kesamaan di jasa keuangan namun memiliki core bisnis yang jelas berbeda. Ini tidak lazim. Ada apa dibelakang dibalik semua itu," ujar Salamuddin di Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Tak dapat dipungkiri, pemerintah membutuhkan dukungan penuh dalam upaya meningkatkan daya guna seluruh BUMN untuk memiliki daya saing bisnis yang kokoh secara global, sehingga kontribusi hasil bisnis BUMN bagi pembangunan terus meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah pemerintah merancang program kerja peningkatan daya saing seluruh BUMN dengan melakukan penggabungan beberapa BUMN ke dalam Induk tertentu dengan dasar jenis bisnis yang serupa atau sama.

Selain itu, terdapat kondisi faktual banyak BUMN yang kurang sehat dan sulit bersaing, sehingga menjadi beban bagi Pemerintah, dan langkah sub holding, holding atau akuisisi oleh Pemerintah menjadi jalan keluar terbaik sekaligus tindakan penyelamatan.

Salamuddin mengatakan, selama ini, Pegadaian tidak ada persoalan dengan likuiditas, hutang, atau kewajiban dengan pihak manapun. Dia bilang, kinerja perusahaan plat merah ini cukup bagus dan tak punya persoalan. Hal ini terlihat bahwa BUMN pembiayaan ini selalu memberikan pinjaman yang nilainya lebih kecil dari aset yang dijaminkan.

"Selama ini tak ada kabar berita di media tentang persoalan yang dihadapi oleh pegadaian. Kita tak pernah dengar, jadi tak ada masalah dengan pegadaian. Itu kan lembaga yang aman. Tidak ada resiko sama sekali," terang Salamuddin.

Salamuddin berpendapat, proses akuisisi ini punya potensi merugikan keuangan negara. Di mana, proses penggabungan akan secara otomatis akan ada aliran dana yang mengalir dari BRI kepada Pegadaian. Tapi sayangnya, tidak ada kejelasan diperuntukan untuk apa aliran dana tersebut.

"Jika proses ini tak berlangsung secara transparan akan berpotensi pada praktek yang tidak sehat. Istilahnya mereka bisa "atur-atur" tanpa proses yang terbuka. Ini berpotensi akan terjadi penyalahgunaan keuangan BUMN untuk keperluan yang tidak punya dasar. Jika semua itu dilakukan secara tertutup, tidak ada audit, tidak ada penilaian tentang harga, nantinya akan bisa merugikan keuangan negara," jelas Salamuddin.

Salamuddin mengatakan, jika persoalan itu tak cepat dibenahi, maka akan muncul persoalan yang lebih besar dikemudian hari. Karena dengan penggabungan ini secara otomatis, Pegadaian akan menjadi anak perusahaan BRI. "Sudah pasti nasib mereka akan terancam. Karena akan ada perubahan efisiensi pegawai, dan lainnya. Apalagi rencana ini dilakukan secara diam-diam. Pastinya mereka merasa terancam," pungkas Salamuddin.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berencana membentuk perusahaan induk BUMN untuk UMKM dengan menggabungkan BRI, Pegadaian, dan PNM. Rencana ini mencuat ketika Menteri BUMN menyatakannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (30/11) yang lalu.

Erick menjelaskan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) kini difokuskan untuk korporasi kecil khususnya ultra mikro dan UMKM. Pada saat yang sama, keberpihakan bisnis ultra mikro dari perusahaan pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian juga perlu terus dikembangkan. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA